Network
PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perbaikan sistem katalog elektronik setelah Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, kasus yang menyeret Henri Alfiandi terjadi pada saat proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas, tepatnya ada upaya suap untuk proyek pengadaan alat deteksi korban reruntuhan.
Dengan demikian, diharapkan sistem pengadaan barang dan jasa bisa lebih transparan dan adil.
Baca Juga: Minggu Ini Ada CFD Atau Tidak? Pemkot Bandung Berikan Jawaban
"Perbaikan sistem (pengadaan barang dan jasa) di semua kementerian lembaga terus kita perbaiki terus," tegas Jokowi dikutip prfmnews.id dari dw.com.
Jokowi mengatakan perbaikan sistem ini bisa dilakukan mulai dengan memasukkan semua jenis barang/jasa yang diperlukan pemerintah dalam e-katalog. Sebab, program e-catalog yang saat ini sudah memajang 4 juta produk.
"Perbaikan sistem misalnya seperti e-catalog sekarang mungkin sudah 4 juta produk yang masuk, artinya butuh perbaikan sistem," beber Jokowi.
Baca Juga: Pastikan Takaran Isi BBM Benar, Pemkot Bandung Cek Langsung Alat Ukur dan Pelayanan di Sejumlah SPBU
Selain itu, Jokowi pun menegaskan bila ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut, maka harus menghormati proses hukum yang berlaku.
"Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada," ungkap Jokowi.
