Network
PRFMNEWS - Ramai pemberitaan mengenai deklarasi relawan Anies Baswedan yang disinyalir menggunakan atribut bendera HTI sempat membuat ramai pemberitaan yang ada.
Diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, acara deklarasi relawan Anies Baswedan tersebut sempat ramai karena adanya keributan yang disebabkan penyitaan bendera yang diduga milik HTI.
Namun berdasarkan hasil penyelidikan pihak Kepolisian, barang bukti yang disita dalam acara deklarasi tersebut bukanlah bendera HTI seperti yang ramai diberitakan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Instruksikan Kemenlu dan Kedubes Bantu Kepulangan Jenazah Eril
Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Budhi Herdi Santoso dalam jumpa pers terkait acara deklarasi tersebut dan juga dugaan adanya atribut bendera HTI.
"Bukan, bukan bendera tersebut, bukan bendera HTI," ucap Budhi, seperti yang dikutip prfmnews dari PMJ News.
Selain penyelidikan atas barang bukti yang disita berupa atribut bendera yang diduga HTI, pihak Kepolisian juga sudah memeriksa beberapa saksi.
Sekuriti hingga panitia penyelenggara sudah diminta keterangannya sebagai saksi perihal kisruh bendera HTI tersebut.
Baca Juga: Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur, Polisi di Bekasi Turun Tangan Selidiki Oknum Ojol
Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit, acara deklarasi relawan tersebut mengatasnamakan dan diselenggarakan oleh LSM Damai.
Perihal kisruh dugaan bendera HTI yang tak terbukti, kini pihak Kepolisian akan menelusuri acara tersebut sesuai perizinan.
"Terkait salah satu penyelenggara LSM Damai yang sedang kami lidik, apalah kegiatan itu berizin atau tidak," ungkap Ridwan.
Baca Juga: Cuman Modal Rp2.000 Bisa Melangsingkan Tubuh, kata dr. Zaidul Akbar
Sebelumnya memang sempat viral video kerucuhan saat beberapa petugas coba mengambil bendera yang diduga milik HTI tersebut.
Acara yang diadakan di Hotel Bidakara itu menuai sorotan dengan adanya atribut yang dianggap simbol dari HTI, ormas yang sudah dilarang keberadaan dan kegiatannya di Indonesia oleh pemerintah.***
