Network
PRMNEWS - Larangan ekspor minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein) telah ditetapkan oleh pemerintah.
Hal ini dilakukan pemerintah demi mengatasi kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi di Indonesia.
Kebijakan larangan eksppor minyak goreng ini akan diterapkan pemerintah hingga tersedianya minyak goreng curah di masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Demikian hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa 26 April 2022 malam kemarin.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Hari Pertama Badminton Asia Championships 2022, Ada 2 Wakil Indonesia yang Gugur
Pelarangan ekspor tersebut hanya berlaku untuk produk RBD Palm Olein dengan tiga kode Harmonized System (HS) yaitu: 1511.90.36; 1511.90.37 dan 1511.90.39.
Adapun untuk CPO dan RPO masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan. Dengan demikian, perusahaan tetap bisa membeli tandan buah segar (TBS) dari petani.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, maka sementara ini diberlakukan pelarangan ekspor sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana,” ujar Airlangga.
Dijelaskan dia, larangan ekspor minyak goreng ini secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.
Baca Juga: Marko Simic Umumkan Hengkang dari Persija, Mengaku 1 Tahun Tidak Digaji
Hal ini sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang mengatur bahwa negara anggota WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya. Larangan ekpsor RBD Palm Olein berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein.
Sebelumnya Pemerintah telah menerapkan kebijakan terkait minyak goreng curah, namun kebijakan ini dianggap belum cukup efektif. Sebab, di beberapa tempat masih ditemui minyak goreng curah dengan harga di atas Rp14.000 per liter.
Baca Juga: Polisi Sarankan Pemudik Lewat Jalur Cianjur-Jonggol, Tapi Minta Waspadai Hal Ini
Dengan adanya larangan ekpor ini, Airlangga pastikan bahwa Direktorat Jendral Bea Cukai dan Polri melalui Satgas Pangan akan menerapkan pengawasan ketat yang akan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam masa libur Idulfitri.
“Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus atas kebijakan pelarangan ekspor ini. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal dianggap perlu, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada,” tegasnya.***
