Network
PRFMNEWS – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan pendisitribusian vaksin dapat dirasakan oleh semua kalangan di seluruh dunia.
Ia menegaskan, meski nanti vaksin telah tercipta, maka PBB bertanggung jawab untuk memastikan pendistribusiannya adil bagi semua.
“Ditemukannya vaksin bukanlah akhir dari tantangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan vaksin dapat diakses dan didistribusikan dengan adil bagi semua,” tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB untuk menanggapi pandemi Covid-19 yang diselenggarakan secara virtual dari New York tanggal 3-4 Desember 2020.
Baca Juga: KSP Sebut Lembaga Pemantau Pemilu Miliki Peran Penting dalam Pilkada Bebas Covid-19
Menurut Retno, banyak negara, utamanya negara berkembang, memiliki keterbatasan kapasitas dalam produksi dan distribusi vaksin, karenanya PBB harus mampu membantu memastikan distribusi vaksin untuk semua.
“PBB harus mampu membantu negara-negara anggotanya meningkatkan kapasitas distribusi vaksin, baik terkait infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia,” ujar Menlu.
Dalam pertemuan ini, Menlu Retno juga mengutarakan tiga hal yang perlu dilakukan oleh dunia internasional.
Baca Juga: Tebing Gunung Pipiti Longsor, Ratusan Warga Cisewu Garut Mengungsi
Pertama, menerjemahkan komitmen politik ke dalam langkah nyata. Salah satu yang paling mendesak adalah dukungan terhadap upaya multilateral untuk vaksin, seperti COVAX AMC dan ACT Accelerator; dan dukungan terhadap kapasitas distribusi dan sumber daya manusia di seluruh negara.
Kedua, memperkuat kapasitas industri kesehatan di setiap negara. Saat ini terdapat kesenjangan infrastruktur kesehatan antara negara maju dan negara berkembang, hal ini perlu ditangani, diantaranya melalui penciptaan ekosistem untuk riset dan pengembangan, transfer teknologi, dan kerjasama industri.
Ketiga, terus memperkuat tata kesehatan global. WHO tidak sempurna, tapi tetap merupakan pilihan terbaik yang dunia punya untuk mengoordinasikan upaya melawan pandemi. Seluruh negara harus membantu penguatan kapasitas WHO. Mekanisme multilateral yang telah dibentuk di masa pandemi juga harus dilanjutkan setelah pandemi berakhir. Pool akses terhadap teknologi, tools accelerator, dan COVAX facility harus menjadi mekanisme yang terus digunakan di masa datang.
Baca Juga: Kiat Cegah Klaster Perkantoran, dr Reisa: Paling Aman Bawa Bekal dari Rumah
Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB ini diselenggarakan untuk terus memperkuat langkah kolektif masyarakat dunia bagi penanganan pandemi. Beberapa isu khusus yang dibahas adalah terkait penyediaan vaksin, pemulihan dunia pasca pandemi, serta memastikan ketahanan kesehatan global di masa mendatang.
Indonesia telah memainkan peranan kepemimpinan internasional sejak awal fase penanganan pandemi, antara lain dengan menjadi salah satu inisiator Resolusi pertama PBB mengenai penanganan Covid-19, Resolusi 74/270 “Solidaritas Global untuk Memerangi Covid-19″ yang disahkan secara aklamasi tanggal 2 April 2020.***
