PRFMNEWS - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mewacanakan mendatangkan dokter asing untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Ia mengatakan bahwa kehadiran tenaga kesehatan asing bisa menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat kualitas layanan kesehatan Indonesia lebih baik.
Budi menggunakan analogi pemain naturalisasi yang hadir di Timnas Indonesia sehingga penampilan skuad menjadi lebih moncer. Terlebih, Indonesia juga menunjuk pelatih asing Shin Tae-yong dari Korea Selatan untuk menahkodai skuad Garuda.
"Untungnya orang Indonesia tidak ada yang melarang pelatih bola tidak boleh asing. Kalau kita ada Undang-undang pelatih bola asing harus belajar dulu 5 tahun di Indonesia untuk bisa jadi pelatih, gak akan (timnas) Indonesia menang. Ini bagus buat kita (di sektor kesehatan) introspeksi," tuturnya.
"Saya percaya nih masuknya pelatih Korea Selatan (Shin Tae-yong) dan pemain naturalisasi, banyak pemain-pemain bola Indonesia asli akan jauh lebih hebat dan pintar dibandingkan sebelumnya. Tapi kalau semua pemain bola Indonesia gak boleh ada naturalisasi, akan menghilangkan kesempatan pemain bola kita maju. Itu yang membuat pemain bola kita tidak akan maju," imbuh Budi.
Sebab saat ini terdapat tiga masalah dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Indonesia yaitu jumlah, distribusi, serta kualitas.
"Rata-rata dunia, jumlah dokter per populasi 1,76 per seribu. Negara maju yang kita inginkan, ya itu di atas dua lah. Dua per seribu, tiga per seribu, ada yang empat per seribu," ujar Menkes Budi Gunadi dalam acara Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan di Jakarta.
Rasio profesi dokter umum di Indonesia saat ini baru 0,47 dari 1.000 penduduk. Budi Gunadi mengatakan, bahwa di negara-negara yang hampir miskin atau upper middle income country, jumlah dokter per populasi adalah satu banding seribu.
Dengan demikian, ujarnya, rasio dokter di Indonesia perlu naik 0,5 persen untuk memenuhi angka tersebut.
Apabila populasi sebesar 280 juta, ujarnya, maka dibutuhkan 140 ribu dokter lagi dan jika setahun lulusan fakultas kedokteran adalah 12 ribu, maka butuh 10 tahun untuk mencapai rasio itu.
Selain itu Menkes menyebutkan bahwa sekitar 500 puskesmas di Indonesia tidak ada dokternya. Dia juga menyebut kenyataan bahwa seorang dokter dapat bekerja di tiga tempat sekaligus menunjukkan bahwa tenaga kesehatan masih kurang.
Menurut dia, Indonesia masih kekurangan sekitar 29.000 dokter spesialis. Selain kekurangan tersebut, distribusi juga sulit, karena semua terpusat di Pulau Jawa.
Menkes Budi mengatakan satu hal yang dapat ditangani adalah masalah pendapatan bagi spesialis yang ada di daerah, di mana ada Sekretaris Daerah atau Bupati yang iri karena pendapatan dokter spesialis lebih besar dari mereka, sehingga tidak dibayarkan.
Oleh karena itu pihaknya mengatakan telah mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian Keuangan guna memberikan subsidi bagi para dokter tersebut. Namun, lanjutnya, yang lebih penting adalah mengatasi kekurangan spesialis. Selain dokter spesialis, kata dia, perawat spesialis juga dibutuhkan.
Menkes berterima kasih kepada LPDP yang telah memberikan beasiswa bagi perawat yang mau menempuh spesialisasi.
Selain itu, kata dia, sulitnya distribusi dikarenakan penempatan. Menkes menyebut orang-orang di daerah sulit bersaing dengan orang-orang perkotaan dalam mendapatkan pendidikan spesialis.
Oleh karena itu Menkes Budi menyebut pendidikan berbasis kolegium di rumah sakit dicanangkan. Menurutnya, tidak perlu dikirim jauh-jauh ke Jakarta atau Surabaya, cukup belajar di rumah sakit, selama kasus kesehatan untuk dipelajari cukup.
Masalah ketiga, menurut Menkes adalah kualitas. Menkes menyebut bahwa ibarat tim sepakbola nasional yang dilatih orang asing, hal tersebut membuat kualitas pemain semakin baik, karena pelatihnya punya kompetensi.
"Jadi bapak ibu, nanti kalau ada dokter asing masuk, kalau ada dirut rumah sakit bule masuk, nah tolong dilihat itu bukan sebagai akan menghabiskan, menutup lapangan pekerjaan. Itu untuk menjawab isu ketiga yang fundamental bahwa kita harus meningkatkan kualitas," ujar Menkes.
Menurut Budi, kehadiran dokter asing berpraktik di Indonesia bukan berarti menjadi ancaman bagi dokter berstatus warga negara Indonesia.
Ia mengibaratkan profesi koki berstatus warga negara asing di restoran tidak berarti mengancam peluang kerja bagi koki lainnya di Indonesia.
Justru kompetensi yang mereka miliki bisa mengajarkan pengalaman dan resep tertentu yang bisa dipelajari oleh pekerja lain di Indonesia, kata Budi.
"Saya percaya dokter kita pintar-pintar, tapi dokter kita seperti terlalu dibatasi seharusnya dibiarkan bertarung, saya yakin menang, karena pinter dokter-dokter kita, kurang percaya diri saja," pungkasnya.***