PRFMNEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung meraih penghargaan dan menerima Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 sebesar Rp6,4 miliar.
Hal ini didapatkan Pemkab Bandung sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Pusat karena dinilai berhasil dalam upaya penurunan keiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menerima langsung Piagam Penghargaan Kinerja dari Wapres Ma'arif Amin atas upaya Pemkab Bandung dalam menurunkan kemiskinan ekstrem.
Pasalnya pada tahun 2022 kemiskinan ekstrem Kabupaten Bandung menurun dari tahun sebelumnya, yakni dari 1,78 % tahun 2021 menjadi 1,48 % pada tahun 2022.
Baca Juga: Shuttle Bus Disediakan Pemkab Bandung untuk Penonton Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat
"Kita akan terus dorong agar kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung terus menurun dan dengan kerja bersama seluruh unsur pentahelix, saya optimis di tahun 2024 kemiskinan ekstrem akan terus menurun. Maka saya harap penghargaan insentif fiskal yang diperoleh ini, bisa semakin memotivasi kinerja kita semua untuk bekerja lebih baik, tingkatkan konsolidasi, intensifkan sinergi dan kolaborasi untuk fokus pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung," ungkap sekda usai mengikuti Rakornas dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Kamis 9 November 2023.
Pada kesempatan tersebut, Sekda mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kinerja kolaboratif yang baik serta saling terintegrasi dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung.
“Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, pihak pengusaha, akademisi, media dan masyarakat yang terus konsisten dan saling bersinergi mendukung program kemiskinan ekstrem, insyaAllah dengan semangat Bedas, kita akan tekan kemiskinan ektrem di Kabupaten Bandung untuk masyarakat sejahtera,” ujarnya.
Lebih lanjut sekda mengungkapkan, sesuai arahan wakil presiden, berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilakukan, salah satunya penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data pendaftaran percepatan kinerja.
Baca Juga: Jelang Musim Hujan, Pemkab Bandung Mulai Susun Langkah untuk Antisipasi Bencana
“Insentif yang kami terima ini tentunya bukan hanya sekedar nilai namun akan digunakan untuk program akselerasi penurunan kemiskinan ekstrem, semoga bisa lebih memotivasi kita semua akan berkinerja lebih baik lagi,” pungkas sekda didampingi Kepala BKAD, Kepala Baperida dan Kepala Dinas Sosial.
Wakil Presiden RI Ma'Ruf Amin mengatakan, insentif yang diberikan adalah apresiasi atas kinerja pemerintah daerah yang baik. "Insentif ini tentunya agar dimanfaatkan untuk transformasi program percepatan target penurunan kemiskinan ekstrem. Manfaatkan insentif ini untuk mendanai program kemiskinan ekstrem, maksimalkan akurasi data agar tepat sasaran serta penguatan kolaborasi pentahelix," paparnya.
Pada kesempatan itu pula, selaku ketua tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin juga ingin mengingatkan kembali terkait perkembangan pencapaian penurunan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan laporan BPS, tingkat kemiskinan nasional Maret 2023 baru mencapai 9,36 %, sementara target RPJMN tahun 2020-2024 adalah 6,5%.
Ma’ruf Amin dalam arahannya mengatakan, bahwa keberhasilan upaya penurunan kemiskinan ekstrem tersebut berkat kerja keras bersama seluruh pemangku kepentingan, yakni kerja aktif kepala daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Oleh karena itu sebagai apresiasi, Pemerintah memberikan penghargaan berupa intensif fiskal kinerja tahun berjalan. Dana intesif ini nantinya dapat dimaksimalkan untuk pengentasan kemiskinan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ucap Wapres.
Baca Juga: 1.322 Orang Berhasil Keluar dari Kemiskinan Ekstrem Berkat Progam PENA
Selain itu, ia selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), juga berharap pemerintah menargetkan nol persen penurunan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dalam jangka waktu yang tersisa satu tahun.
“Untuk itu perlu saya tekankan kepada Kepala daerah dalam menyusun program dan kegiatan serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan Saya minta konsistensi kepada kepala daerah itu terjaga,” ujarnya.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kemiskinan turun pada Maret 2023, sebesar 1,12 persen. Pemerinta pusat akan terus fokus menekan kemiskinan ekstrem dengan penerapan beberapa strategi kebijakan.***