PRFMNEWS - Pemerintah Indonesia berencana melakukan penghapusan tenaga honorer, khususnya guru honorer.
Menurut Pakar Kebijakan Pendidikan dan Guru Besar UPI Prof. Dr. Cecep Darmawan, rencana ini berpotensi mengundang polemik baru.
Cecep Darmawan mengatakan, rencana penerapan kebijakan penghapusan guru honorer akan menjadi polemik baru ketika ketahuan oleh publik bahwa kebijakan tersebut tidak berdasar alias tidak memiliki kajian mendalam serta pemetaan yang memadai.
Baca Juga: Sah! Stadion GBLA Diizinkan untuk Piala Presiden, Polda Jabar: Sekarang Kita Setting Pengamanannya
"Indonesia sudah lama merdeka. Tenaga honorer selalu jadi persoalan bagi Pemerintah Indonesia. Seperti tidak ada jalan keluar," ujarnya saat ON AIR di Radio PRFM 107.5 News Channel pada Selasa 7 Juni 2022.
Diungkap oleh Cecep Darmawan, munculnya profesi guru honorer merupakan kesalahan pemerintah itu sendiri.
Sebab ketika ada guru yang pensiun dari suatu sekolah, pemerintah tidak cepat menyediakan guru baru bagi sekolah tersebut.
"Seolah-olah pemerintah tidak menyediakan rekrutmen guru. Akhirnya pihak sekolah menyediakan sendiri. Sekarang pihak sekolah yang disalahkan oleh pemerintah gara-gara mempekerjakan guru honorer," bebernya.
Baca Juga: REHAB, Program BPJS Kesehatan Bagi Peserta yang Mempunyai Tunggakan
Ditegaskan oleh Cecep Darmawan, sebaiknya pemerintah membuka kajian serta pemetaan tentang rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer serta guru honorer.
Selain itu, kata Cecep Darmawan, pihak pemerintah harus melakukan dialog dengan komunitas-komunitas guru honorer.
"Harus ada dialog antara Pemerintah Indonesia dengan komunitas-komunitas guru honorer. Cari titik temu terbaik. Jangan menerapkan kebijakan yang merugikan guru honorer," tandasnya.***