PRFMNEWS - Pada saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng.
Beberapa hari yang lalu, kapolri Jenderal Listy Sigit Prabowo, membuat sebuah pengumuman bahwa harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng dikisaran harga Rp14 ribu yang sebelumnya dikisaran Rp11.500.
Hal tersebut menjadi sebuah polemik yang di mana seharusnya yang menentukan HET minyak goreng itu kementerian Perdagangan (Kemendag) Muhammad Lutfi bukan Listy Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Rocky Gerung sebagai pengamat politik angkat bicara akan perihal tersebut.
Rocky Gerung mengungkapkan bahwa negara tidak bisa untuk mengatasi masalah perminyakan yang ada di Indonesia.
Hal tersebut dibuktikan dengan pengumuman minyak yang diumumkan Kapolri, bukan dari Kemendag nya langsung.
"Hal ini berbahaya, jika kabinet kemampuan teknokratiknya berhenti dan enggak ada teknokratik, pada akhirnya diambil alih oleh aparat penertiban," ujar Rocky Gerung, yang dikutip dari laman YouTube Rocky Gerung Official.
Menurut Rocky Gerung, seharusnya tidak ditertibkan yang bisa berpotensi adanya tindakan kriminal seperti penyeludupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Bikin Kagum! Beginilah Perlakuan Manis Alshad Ahmad Kepada Sang Ibu yang Dilakukan Setiap Hari
"Jadi soal seperti ini yang telah kami sampaikan, ini kabinet memang tidak ada pola dan tidak ada metodenya. Jika negara kuat, ya negara bisa paksa, tapi kan tahu negara selalu tidak bisa untuk memaksakan mereka yang justru diperlukan oleh negara untuk membiayai ambisi politik," ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung membandingkan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia.
"Beda dengan Malaysia, mereka memang hadir untuk memberikan subsidi dan mereka konsisten dengan kebijakan itu, mereka enggak bisa diarut oleh kartel. Jika di sini, kartel itu kasak-kusuk, maka dari itu terlihat bahwa menteri pendagangan cari perlindungan saja", singgung Rocky Gerung.***