Network
BANDUNG,(PRFM) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya dan Sumedang sepakat mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Bandung Raya dan Sumedang. Jika diputuskan oleh Kemenkes, maka paling lambat PSBB ini akan mulai dilakukan pada Rabu, (22/4/2020) mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan jika pihaknya terus melakukan pertemuan dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) terkait teknis PSBB di kota Bandung.
Baca Juga: Jabar Antisipasi Lonjakan Kasus Positif Covid-19
"Berbagai hal sudah kita lakukan. Nanti pada saatnya juga kita akan ada yang namanya peraturan wali kota (perwal) yang berkenaan dengan PSBB ini," kata Ema saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu (15/4/2020).
Selain adanya Perwal tentang PSBB, Ema meyakini jika nantinya PSBB ini akan diperkuat dengan adanya peraturan gubernur (Pergub). Nantinya dalam pergub dan perwal tersebut mengatur bagaimana pola PSBB di wilayah Bandung Raya termasuk Kota Bandung.
"Nah ini kalau untuk wilayah Bandung Raya pun saya yakin akan kuat dengan keluarnya Pergub dan nanti ada Perwal khusus yang akan mengatur secara detil bagaimana proses pelaksanaan, bagaimana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan," urainya.
Baca Juga: Keterangan Kepala Disdagin Kota Bandung Soal Hasil Rapat yang Beredar di Media Sosial
Dijelaskan Ema, perwal mengenai PSBB ini harus dipahami betul oleh semua elemen warga di kota Bandung. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai perwal ini.
Dari hasil rapat koordinasi dengan Forkopimda, Ema sebut, jika PSBB di kota Bandung akan diberlakukan secara maksimal. Pasalnya kini sebaran COVID-19 di kota Bandung sudah merata di seluruh kecamatan. Selain itu, angka positif dan juga yang meninggal setiap harinya mengalami penambahan.
