Network
BANDUNG,(PRFM) - Beredar informasi di media sosial yang mengatasnamakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung. Informasi tersebut menyebutkan bahwa Disdagin telah mengadakan rapat terkait penanganan Covid-19.
Berikut pesan yang beredar di media sosial terkai hasil rapat Disdagin Kota Bandung:
Selamat pagi teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat..
Perkenankan saya update hasil rapat dgn Dinas Indag Kota Bandung sbb :
● PSBB BANDUNG RAYA (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan sebagian Kab. Sumedang) akan dilaksanakan pada tgl 22 April 2020.
● akan ada tambahan beberapa jalan yang ditutup terbatas, seperti Jl. Soekarno Hatta bypass, Jl. Setiabudi Lembang, Jl. Raya Rancaekek dan bbrp jalan provinsi lainnya.
● Patroli kepolisian akan dipusatkan pada bbrp jalan akses lintas antar kota utk membatasi pergerakan masyarakat keluar-masuk kota Bandung.
● Akses jalur logistik distribusi barang pangan akan diprioritaskan dan tidak dilarang lewat, dengan syarat membawa Surat Tugas/Surat Jalan/PO tujuan pengiriman.
● Karyawan ritel harus membawa ID Card atau Surat Tugas jika terkena pemeriksaan dapat ditunjukan kepada aparat dan diperbolehkan untuk masuk/keluar Kota Bandung.
● SPG/SPB dari supplier harus membawa surat tugas / surat jalan dari supplier dan dicantumkan tujuan masuk/keluar Kota (tugas ke toko mana dijelaskan).
● Mohon seluruh toko ritel menyiapkan stock sembako yg cukup. Perkiraan Dinas Indag akan terjadi lonjakan pembelian oleh masyarakat, karena Pemerintah Kota akan memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat terkena dampak PSBB.
● Gula Pasir saat ini baru tiba 400 Ton dari 2.000 Ton untuk Kota Bandung. Namun BULOG belum bisa supply ke pasar karena adanya permintaan dari Pemprov Jabar terkait pembagian sembako utk masyarakat.
● Untuk Jawa Barat sedang diproses 20.000 Ton Gula Kristal Putih, diperkirakan sebelum bulan Puasa, sudah bisa disebar ke pasar.
● Pemerintah meminta seluruh toko ritel untuk melarang konsumen mengunjungi toko jika tidak memakai masker. Jika ada laporan yg membuktikan masih ada konsumen yg tidak memakai masker, maka tindakan tegas akan dikenakan kepada toko tsb.
● Physical Distancing harus disosialisasikan kepada konsumen, dan toko ritel wajib mengadakan/melakukan tindakan pencegahan Covid19 (tempat cuci tangan, HS, dan thermometer infrared). Sanksi bagi toko ritel yang tidak melaksanakan adalah penutupan toko.
● Menghimbau pengunjung toko tidak membawa bayi/anak kecil dan warga lansia, karena mereka rentan terpapar virus corona.
● PSBB akan berlangsung selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika belum ada penurunan PDP.
Demikian sy sampaikan informasi hari ini.
Terima kasih ????
Baca Juga: KABAR BAIK: Tes Kedua Covid-19, Wander Luiz Dinyatakan Negatif
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Elly Wasliah mengatakan, memang benar pada Selasa (14/4/2020) kemarin pihaknya menggelar rapat bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Jawa Barat.
Namun, ada beberapa poin dari hasil rapat yang beredar di medsos yang salah.
"Hasil rapat yang beredar ada yang diluar konteks kami, ada yang betul dibahas, ada juga sebagian yang tidak dibahas. Yang tidak betul itu seperti penutupan jalan, terus tentang bantuan langsung tunai (BLT) itu tidak dibahas," kata Ely saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Rabu (15/4/2020).
Baca Juga: Data Berubah, Pemkot Bandung Hitung Kembali Anggaran Jaring Pengaman Sosial
Adapun rapat bersama APRINDO Jabar digelar lantaran Disdagin ingin mengetahui update ketersediaan kebutuhan pokok saat ini.
Selain itu juga membahas mengenai masih adanya beberapa ritel yang melanggar batas operasional.
"Masih ada pelanggaran di lapangan, seperti ada beberapa ritel melanggar jam operasional," kata Ely.
Lalu dalam rapat tersebut, Elly yang juga menjabat sebagai Bidang Logistik Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung manyampaikan mengenai perpanjangan Surat Edaran Walikota Bandung terkait pencegahan Covid-19.
Baca Juga: Oded Pastikan Kota Bandung Bakal Berlakukan PSBB Secara Penuh
Dalam surat edaran tersebut, ada dua poin yang membahas mengenai aktivitas pasar tradisional, pasar modern, hingga pertokoan yang harus menerapkan standar kesehatan maksimum dan physical distancing.
