Network
“Tetapi apa yang kita saksikan hari ini BPBD hanya sebuah organisasi yang ada bentuknya tetapi tidak jelas cakupan pekerjaannya karena wilayah tanggungjawabnya ada di instansi lain. BPBD terlihat seperti pemadam kebakar yang bekerja Ketika terjadi bencana tetapi pada tiga tahapan bencana lainnya kurang memiliki andil yang besar,” kata dia.
Di samping itu, ia menyebut pemerintah dengan kemampuan yang dimiliki harusnya bisa menjalankan mitigasi dengan maksimal.
“Padahal, pemerintah sudah memiliki segalanya untuk menjalankan mitigasi bencana. Pertama, pemerintah memiliki rencana pembangunan yang berjenjang dari mulai rencana kerja tahunan sampai rencana pembangunan jangka panjang (Rencana Kerja, RPJMD, dan RPJP) juga memiliki RTRW. Pada tataran perencanaan ini seharusnya mempertimbangkan pola-pola mitigasi dalam pembangunan kabupaten Garut,” tutur Yaman.
Baca Juga: Rekomendasi 4 Aplikasi Reksa Dana untuk Pemula
Dengan demikian, bencana bakal dapat dicegah dan tidak memberikan dampak yang yang besar. Ia pun berharap pembangunan dapat sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang.
“Jika implementasi pembangunan sudah sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang, niscaya bencana alam ini tidak akan memiliki dampak yang begitu besar seperti yang terjadi ketika banjir bandang 2016 dan yang baru saja terjadi di Garut selatan,” kata dia.***
