Network
PRFMNEWS - Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin menyatakan bahwa 2025 merupakan waktu krusial bagi Jawa Barat.
Bey menjelaskan, pada tahun 2024 ini ada sejumlah isu yang akan menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan.
Terlebih, Jawa Barat mengusung target jangka panjang untuk menjadi provinsi termaju, berdaya saing dunia, dan berkelanjutan pada 2045 mendatang.
Baca Juga: Keberhasilan Bupati Bandung Bandung dalam Tata Kelola Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan
Isu besar yang pertama, adalah pada tahun 2024 ini merupakan masa transisi guna penyusunan rencana kerja perangkat daerah dalam RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2030.
"Kemudian UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah dan daerah, yang mempengaruhi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Bey.
Kemudian, adanya transisi politik hasil Pilkada dan pelantikan anggota legislatif terpilih. Terakhir situasi ekonomi nasional dan global yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian Jawa Barat.
Baca Juga: Para Pelaku Pengeroyokan di Ciparay Ditangkap Polisi
"Karena itu tema pembangunan 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk masyarakat Jawa Barat," kata Bey.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menargetkan sejumlah indikator makro pada 2025 mengalami kenaikan seperti IPM yang mencapai 74,39 poin, LPE 4,96-5,37 poin, penurunan persentase penduduk miskin hingga 5,85-6,46 poin, dan pendapatan per kapita mencapai 57,14 juta rupiah.
Sementara itu, Sekda Jabar, Herman Suryatman mengatakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD 2025-2045 merupakan fase kritis dan jadi pertaruhan Jabar karena ada bonus demografi.
Baca Juga: Korban Kecelakaan yang Dirawat RSHS Bandung Tak Kunjung Dijemput Keluarga, Sudah Satu Bulan
"Tekad kita sebagaimana visi RPJPD 2025 - 2045, tentu harus berkorelasi, harus bersinergi dengan skenario nasional yang sudah didesain," kata Herman.
Herman mengatakan, Jabar menargetkan menjadi yang terdepan dalam perencanaan pembangunan, sampai tahap berikutnya yakni pengorganisasian, eksekusi, sampai monitoring dan evaluasi.
"Starting pointnya adalah perencanaan pembangunan, karena itu kita harus sukses berencana, berarti kita merencanakan untuk sukses," katanya.
Baca Juga: Ada Diskon 10 Persen Bayar Pajak Kendaraan di Jawa Barat, Simak Lokasi dan Syaratnya
Herman mengatakan Pemprov Jabar saat ini diminta Menteri PAN RB untuk menjadi "role model" dalam menjalankan reformasi birokrasi, yang diharapkan memberi efek pada peningkatan kesejahteraan, salah satunya mengurangi pengangguran.
Menurut Herman, angka pengangguran Jabar saat ini 7,4 persen dan Indeks Ratio Gini di angka 0,42 persen. Herman berharap angka tersebut dapat diturunkan.
"Dengan reformasi birokrasi itu, harapannya kita bisa turunkan secara signifikan, kita akan turunkan sehingga Jawa Barat menjadi provinsi termaju," pungkanya.***
