Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menargetkan sejumlah indikator makro pada 2025 mengalami kenaikan seperti IPM yang mencapai 74,39 poin, LPE 4,96-5,37 poin, penurunan persentase penduduk miskin hingga 5,85-6,46 poin, dan pendapatan per kapita mencapai 57,14 juta rupiah.
Sementara itu, Sekda Jabar, Herman Suryatman mengatakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJPD 2025-2045 merupakan fase kritis dan jadi pertaruhan Jabar karena ada bonus demografi.
Baca Juga: Korban Kecelakaan yang Dirawat RSHS Bandung Tak Kunjung Dijemput Keluarga, Sudah Satu Bulan
"Tekad kita sebagaimana visi RPJPD 2025 - 2045, tentu harus berkorelasi, harus bersinergi dengan skenario nasional yang sudah didesain," kata Herman.
Herman mengatakan, Jabar menargetkan menjadi yang terdepan dalam perencanaan pembangunan, sampai tahap berikutnya yakni pengorganisasian, eksekusi, sampai monitoring dan evaluasi.
"Starting pointnya adalah perencanaan pembangunan, karena itu kita harus sukses berencana, berarti kita merencanakan untuk sukses," katanya.
Baca Juga: Ada Diskon 10 Persen Bayar Pajak Kendaraan di Jawa Barat, Simak Lokasi dan Syaratnya
Herman mengatakan Pemprov Jabar saat ini diminta Menteri PAN RB untuk menjadi "role model" dalam menjalankan reformasi birokrasi, yang diharapkan memberi efek pada peningkatan kesejahteraan, salah satunya mengurangi pengangguran.
Menurut Herman, angka pengangguran Jabar saat ini 7,4 persen dan Indeks Ratio Gini di angka 0,42 persen. Herman berharap angka tersebut dapat diturunkan.
"Dengan reformasi birokrasi itu, harapannya kita bisa turunkan secara signifikan, kita akan turunkan sehingga Jawa Barat menjadi provinsi termaju," pungkanya.***