Network
PRFMNEWS - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan mengambil langkah terkait pro dan kontra kegiatan di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Langkah tersebut akan diambil setelah pemerintah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi Islam seperti NU, Persis, dan MUI.
“Saya kira nanti kalau sudah ada pandangan-pandangan dari NU Jabar, dari Persis (Persatuan Islam), kemudian dari MUI, nanti saya minta untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang harus kita (pemerintah) ambil,” ujar Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa 21 Juni 2023 dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: TEGAS, Ridwan Kamil Minta Ponpes Al Zaytun Jujur: Jika Tidak, Ada Konsekuensi Hukum
Dia mengatakan setelah ada kajian bahwa kegiatan di Pondok Pesantren Al Zaytun itu terjadi penyimpangan, maka akan ada rapat koordinasi antara Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dengan Kementerian Agama (Kemenag).
“Saya minta ditindaklanjuti,” ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menugaskan tim investigasi dari Pemprov Jabar untuk menyelidiki terkait polemik kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren Al Zaytun.
Baca Juga: Uu Ruzhanul Ulum Akan Undang Para Ulama untuk Cari Solusi Atas Polemik Ajaran di Al Zaytun
Tim investigasi ini akan bertugas selama tujuh hari untuk mencari fakta dan tabayun kepada pengelola Ponpes Al Zaytun mulai Selasa 20 Juni 2023.
