Network
BANDUNG, (PRFM) – Ketua Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat, Aldo Fantinus mengkritik pemerintah soal penanganan pandemi virus corona (Covid-19) yang terjadi di Indonesia ini. Ia menyebut, pihaknya merasa kebingungan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap tingkatan.
Menurutnya, dari pemerintah pusat hingga tingkat kabupaten/kota belum satu suara dalam menangani dan menanggulangi hal ini. Sebagai contoh bantuan sosial, menurutnya program tersebut belum satu garis komando, sehingga membuat kesimpangsiuran di masyarakat.
“Dengan tidak adanya mudik ini, ya sudah ditutup semua, tidak bisa bekerja lagi. Mobil dikandangin, tidak ada operasi. Cuman yang jadi pertanyaan kami adalah kita mengikuti aja tapi kita agak pusing kebijakan yang diikuti ini kebijakan mana?,” ujarnya saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Sabtu (25/4/2020).
Baca Juga: Masyarakat Tionghoa Peduli Beri Bantuan APD, Masker Hingga Vitamin bagi Tim Medis
Ia menambahkan, pihaknya juga sudah memberikan data terkait dampak yang dirasakan kepada Pemprov Jabar. Namun, hingga kini ia mengaku belum ada pergerakan sama sekali khususnya pada bidang perhubungan.
Kendati demikian, Aldo menyebut Dinas Pariwisata yang juga berhubungan dengan PO bus pariwisata paling tidak sudah mendengarkan aspirasi dan memberikan pemahaman terkait situasi saat ini.
“Kalau kita lihat dari pemerintah provinsi data sudah kita sampaikan, tapi belum kelihatan. Belum ada komunikasi sama sekali. Karena Organda ini ada yang juga bus pariwisata, itu kepala dinasnya sudah aktif. Jadi ngasih tahu seperti ini, recovery-nya seperti apa, paling tidak didengar dulu. Kalau dari perhubungan belum ada,” kata Aldo.
Baca Juga: Pengamat: Kesuksesan Larangan Mudik Bergantung pada Pengawasannya
Selain itu, ia pun mengapresiasi jajaran kepolisian darerah Metro Jaya dan Jawa Barat yang dinilai aktif berhubungan dengan Organda.
