Pemprov Jabar Ungkap Alasan Adanya Warga yang Belum Dapat Bantuan

- 24 April 2020, 11:51 WIB
OJOL sedang mengantarkan bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19.*
OJOL sedang mengantarkan bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19.* /Novianti Nurulliah//

BANDUNG, (PRFM) – Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Arifin Soedjayana mengatakan pihaknya sudah mendapatkan data terkait siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan selama Covid-19 ini. Itu pun dimasukan dalam tahap pertama pendistribusian.

Data tersebut diakuinya diambil dari Data Terpatu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pendataan dan verifikasi oleh dinsos kabupaten/kota maupun provinsi. Diketahui sebanyak 445.339 rumah tangga yang berhak untuk menerima bantuan sosial.

“Dari hasil dari berbagai pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh dinsos kabupaten kota maupun dinsos provinsi ditemukanlah ada 445.339 rumah tangga yang berhak untuk menerima. Itu adalah data yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Arifin saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Jumat (24/4/2020).

Baca Juga: PBSI Resmi Ajukan Pembatalan Indonesia Masters 2020

Di samping itu, yang menjadi ramai di media sosial adalah adanya sejumlah penolakan dan pengembalian bantuan sosial ke Pemprov Jabar. Arifin menyebut, usulan dan pendataan yang dilakukan oleh RT, RW, dan desa masih dalam proses validasi. Terlebih pendataan yang dilakukan tersebut di luar dari DTKS dan masuk dalam tahap pendistribusian berikutnya.

“Di luar DTKS ada miskin baru yang disebut datanya data non-DTKS. Ini masih sedang di verifikasi masih sedang divalidasi oleh dinsos kabupaten kota, dinsos provinsi. Juga disitu dengan melalui RT, RW, desa. Itu masih proses dan belum dibuatkan keputusan Gubernur-nya,” ungkapnya.

Baca Juga: Belajar dari Rumah bagi Siswa di Jabar Diperpanjang hingga 11 Mei

Ia pun mengakui jika pihaknya belum masif dalam melakukan sosialisasi. Ia menegaskan, evaluasi pun akan dilakukan beriringan dengan pendistribusian bantuan sosial kepada warga.

“Karena sosialisasi belum masif dan kemudian itu dilakukan dalam waktu yang cukup singkat akhirnya kejadian seperti itu (penolakan dan pengembalian bansos-red) terjadi. Kalau gubernur bilang ada evaluasi, tapi sambil berjalan (bantuannya-red),” ujarnya.

Editor: Rifki Abdul Fahmi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x