PRFMNEWS - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat membatalkan kepesertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 karena terbukti melakukan kecurangan.
Sebanyak 4.791 calon siswa SMA/SMK peserta PPDB 2023 ini dipastikan batal diterima di sekolah incarannya karena didapati menghalalkan cara ilegal dalam proses pendaftaran.
Penyebab 4.791 calon siswa SMA/SMK dibatalkan kepesertaannya pada PPDB 2023 karena melakukan kecurangan ini dibeberkan Kepala Disdik Jabar Wahyu Mijaya.
Wahyu Mijaya mengungkapkan, alasan pembatalan kepesertaan 4.791 calon siswa tersebut di antaranya terkait masalah Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan aslinya dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Ada beberapa penyebab kita menolak 4.791 calon siswa terkait ketidaksesuaian data saat mendaftar berbagai jalur di PPDB. Misalnya terkait dengan dokumen KK dan titik koordinatnya, nilai rapor, dokumen program penanganan kemiskinan serta ketidaksesuaian dengan dokumen prestasi kejuaraan," ujar Wahyu, Senin 17 Juli 2023.
Wahyu menambahkan, dari pengalaman tersebut, pihaknya membentuk tim evaluasi untuk melakukan penilaian dan perbaikan sistem PPDB tahun 2024, seperti juga evaluasi yang telah dilakukan tahun lalu untuk pelaksanaan PPDB 2023.
Baca Juga: Warga Kaget Parkir Motor di Braga Digetok Rp10 Ribu, Alasanya Motornya Gede
"Kita sudah membentuk tim evaluasi untuk menilai dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Mana saja yang harus kita pertahankan dan mana saja yang harus kita perbaiki," kata dia.
Wahyu menjelaskan pula, bagi calon siswa tidak mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri, pemerintah akan membantu mereka untuk bersekolah di swasta dengan memberikan bantuan keuangan untuk proses masuk sekolah.
"Kita anggarkan sebesar Rp2 juta per siswa, yang kita berikan satu kali saja di awal masuk sekolah dan tahun ini kita mengalokasikan untuk 7.500 siswa," terang Wahyu.
Baca Juga: Heboh Penampakan UFO Melintas di Langit Riung Bandung, Profesor BRIN Angkat Bicara
Ia memastikan, tim evaluasi akan bekerja secepatnya untuk merumuskan perbaikan yang diperlukan dalam proses PPDB tahun depan.
"Kita akan evaluasi perbaikan-perbaikan mana yang menjadi ranah kabupaten kota, provinsi, maupun pusat. Insyaallah segera keluar hasilnya," tuturnya.***