PRFMNEWS - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terus berupaya keras menindak kegiatan penambahan liar yang kerap ditemukan di berbagai daerah.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum tegas menyatakan penambangan yang berada di yang ilegal dan menyalahi aturan akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Uu, banyak penambangan ilegal di Jabar memberikan dampak kurang baik bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Selain berpotensi merusak lingkungan karena kegiatan penampangan dilakukan secara sporadis, penambangan ilegal juga membahayakan bagi warga bahkan hingga pelaku kegiatan pertambangan itu sendiri.
Baca Juga: Mulia! Polisi ini Sisihkan Gajinya Demi Beli Ambulans untuk Warga di Kampung Halamannya di Ciamis
Tak hanya itu, Uu juga meyakini pertambangan ilegal juga sangat merugikan negara.
Demikian dikemukakan Wagub Jabar dari kediaman di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya saat memberi arahan dalam rapat secara virtual hasil inspeksi mendadak galian C di kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung bersama unsur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perangkat Daerah Pemda Provinsi Jabar, Kabupaten Bandung, Muspika Wilayah Nagreg, serta aparat penegak hukum, Selasa kemarin.
Sebelumnya, Wagub Jabar sudah menyidak lima perusahaan tambang di kawasan Nagreg pada Jumat pekan lalu.
Dalam sidak tersebut didapati sejumlah perusahaan yang izinnya perlu dievaluasi. Bahkan terdapat perusahaan yang izinnya sudah habis ataupun belum memiliki izin dari kementerian terkait untuk menggunakan jalan nasional.
Baca Juga: MotoGP Mandalika Segera Digelar, Ini Rekomendasi Villa di Sekitar Sirkuit Mandalika Lombok
"Ini merupakan tindak lanjut dari sidak sebelumnya. Masyarakat di wilayah Nagreg ada yang meminta kepada pemerintah untuk menghentikan kegiatan penambangan di wilayah tersebut karena dinilai membahayakan," ujar Pak Uu.
Menurutnya, pemerintah pusat lewat kementerian terkait sudah memberi teguran ke Pemda Provinsi Jabar, unsur kcamatan, serta kepolisian adanya ketidaktertiban aktivitas penambangan di sana.
"Ada teguran dari Kementerian PU karena itu saya minta segera diambil tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Bila perlu dilakukan penutupan tambang," ucapnya.
Baca Juga: WASPADA! BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem Hingga 14 Februari 2022 di Indonesia
Warga Nagreg khawatir galian C di wilayah tersebut dapat menyebabkan tanah longsor, hingga banjir di lingkungan permukiman setempat. Selain itu, tanah yang berjatuhan dari badan truk membuat jalan aspal kawasan Nagreg menjadi licin dan membahayakan pengendara.
"Penambangan yang tidak memenuhi persyaratan itu membahayakan. Mereka biasanya menambang secara sporadis, tak ada reklamasi. Penambangan (ilegal) juga tidak ada kontribusi terhadap pemerintah," ungkapnya.
Pak Uu pun melarang masyarakat umum atau pengusaha properti untuk membeli material dari hasil tambang ilegal. Menurutnya, pembeli yang membeli barang dari hasil penambangan ilegal bisa dianggap penadah, dan dapat dipidana.
Baca Juga: Aleix Espargaro Mencoba Sirkuit Mandalika Bukan Dengan Motor, Tapi Dengan Ini
"Keputusan dari rapat ini menjadi bentuk respons kita terhadap situasi dan kondisi di lapangan yang mengemuka. Saya berharap ada tindakan yang diambil bersama aparat penegak hukum untuk menutup galian C di wilayah Nagreg," tuturnya.
Selain di kawasan Nagreg, Pak Uu juga mengimbau stakeholder terkait turut memantau titik penambangan lainnya di Jabar. Ini penting agar setiap kegiatan ekonomi di Jabar tak ada yang merugikan warga lainnya.
"Pembahasan ini diharapkan tak hanya untuk kawasan Nagreg karena juga banyak laporan kepada kami tentang penambangan liar di lokasi lainnya di Jabar. Setelah Nagreg selesai, kita akan bahas untuk wilayah yang lain," pungkasnya. ***