PRFMNEWS - Pengangguran merupakan masalah serius yang sampai saat ini belum bisa diatasi sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia. Bagaikan adik kandung, pengangguran dan kemiskinan keduanya tidak dapat terpisahkan.
Dengan meningkatnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan meningkat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan diharapkan mampu berperan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.
Dalam situasi dan kondisi Indonesia yang belum terlepas dari pandemi Covid-19 tentu kebijakan pemerintah dianggap penting, karena dari kebijakan tersebut akan menentukan nasib rakyat Indonesia ke depannya.
Oleh karenanya, untuk meredam dampak ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah dalam kondisi ini melakukan percepatan untuk mengeluarkan salah satu kartu saktinya, kartu yang dinamakan Kartu Prakerja.
Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. (prakerja.go.id)
Pemerintah memutuskan merubah Kartu Prakerja menjadi program semi bantuan sosial dengan harapan membantu para angkatan kerja yang terdampak pemutusan hak kerja (PHK) dan yang baru lulus dari pendidikan formal serta dimasa-masa sulit saat ini.
Untuk memperluas cakupan bantuan, anggaran disiapkan sebesar Rp20 triliun. Pelatihan yang sebelumnya memiliki 2 skema yakni daring dan luring diubah menjadi daring secara keseluruhan.
Program ini menjadi salah satu realisasi dari janji kampanye Joko Widodo ini diluncurkan sejak April 2020, dengan harapan dapat menciptakan sumber daya manusia premium yang mampu bersaing dalam dan luar negeri, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan.
Dua tahun berjalan, program Kartu Prakerja telah menjangkau 12,8 juta orang. Jumlah tersebut tersaring dari 115 juta pendaftar dan 84 juta yang terverifikasi.
Namun dengan capaian angka yang cukup besar Program Kartu Prakerja ini bisa dikatakan tidak berjalan mulus, karena masih dianggap belum tepat sasaran. Diungkapkan Ketua BPK Isma Yatun saat membacakan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dalam Sidang Paripurna DPR RI.
"Bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran," ujar Isma.
Dikatakannya, 119 ribu peserta yang memperoleh bantuan sosial akibat Covid-19 tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang mana ternyata penerima memiliki gaji atau upah di atas Rp3,5 juta perbulan.
Tak sampai di situ, seiring dibukanya program Kartu Prakerja ini, bermunculan Jasa Prakerja atau yang sering disebut "Joki prakerja".
Banyak kendala di lapangan yang dialami masyarakat awam ketika akan mendaftarkan diri, tidak sedikit pula mengalami kesulitan. Dalam memudahkan pendaftaran banyak joki yang mencari sasaran seperti orang yang sudah tua dan gagap teknologi, sambil di imingi-imingi uang Rp200 ribu per bulan, seperti bagi hasil, sehingga kebanyakan memilih jalan pintas dari joki tersebut.
Cukup dengan membayar sejumlah uang, Maka joki tersebut akan membantu peserta-peserta yang tidak tahu bagaimana prosedur pendaftaran atau pun merasa tidak ingin repot.
Tidak dipungkiri lagi , mereka bahkan memasang iklan atau penawaran jasa mengunakan media sosial seperti Facebook, Twitter dan lainnya.
Seperti dalam postingan yang diunggah akun Instagram @Folkative mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo: “12.8 juta orang telah merasakan Kartu Prakerja,dalam 2 tahun" Kolom komentar diramaikan kritik warganet.
"Di kampungku anak-anak SMA malah dapat, kan ini bukan untuk pelajar/mahasiswa," tulis pemilik akun agustinus96_.
"Yang parahnya ada yang masih kerja tetap dapat prakerja,” kata akun andrianmss_
“Teman aku satu keluarga didaftarkan semua, dari empat bersaudara dapat semua,” kata akun Senjadalamlara.
Juliana sebagai salah satu peserta yang mengikuti program kartu prakerja menyampaikan kekesalannya.
“Jika yang dituju utamanya semata-mata mendapatkan dana dari pemerintah maka sudah jelas bahwa kartu prakerja tidak tepat sasaran, karena masyarakat tidak mengikuti pelatihan via online yang disediakan prakerja sehingga sertifikat yang didapat juga hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan bansos prakerja per bulan, sehingga sasaran agar masyarakat bisa mengembangkan kewirausahaan pun bisa dikatakan tidak efektif melalui program kartu prakerja tersebut,” ujarnya.
Mengukur efektivitas dengan melihat capaian-capaiannya, program Kartu Prakerja layak dijalankan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah. Salah satunya yakni jangan menutup mata dengan adanya fenomena yang telah disampaikan, karena dapat merugikan negara maupun masyarakat Indonesia.
Belajar dari permasalahan ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seharusnya mengkaji ulang kebijakan program tersebut agar kedepannya tepat sasaran dan menghapuskan kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan. Lalu, memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran yang dengan sengaja melakukan kecurangan diharapkan dapat memberikan efek jera.***
Penulis: Destri Malau, Mahasiswi Telkom University (1503204021).