Pak Ogah di Bandung Harus Diapakan? Pengamat Transportasi Ungkap Pandangannya

- 5 Juli 2023, 16:30 WIB
Ilustrasi Pak Ogah
Ilustrasi Pak Ogah /Netizen PRFM


PRFMNEWS - Kehadiran warga pengatur jalan atau dikenal masyarakat sebagai 'Pak Ogah' masih menjadi pro dan kontra.

Aksi Pak Ogah di persimpangan jalan masih dipertanyakan apakah membantu atau mengganggu.

Di Kota Bandung juga banyak ditemukan Pak Ogah di beberapa persimpangan jalan, khususnya di titik-titik yang kerap terjadi kepadatan atau tempat berputar arah.

Baca Juga: Demi Kelancaran Lalu Lintas, Warga Ini Berani Tertibkan Pak Ogah dan Tutup Water Barrier di Jalan Terusan Jakarta

Pakar Transportasi dari ITB, Sony Sulaksono Wibowo memandang Pak Ogah sebagai fenomena sosial yang sudah terjadi sejak lama. Bahkan, pada awal tahun 2.000-an ia pernah melakukan penelitian soal Pak Ogah bersama mahasiswa.

"Saat itu belum sedominan sekarang. Saat itu jadi mata pencaharian, bisa menghidupi keluarga. Tapi sekarang bukan begitu lagi," ujar Sony saat on air di Radio PRFM Bandung, Selasa 4 Juli 2023.

Pak Ogah menurut Sony, sebaiknya dibina oleh pemerintah di level terkecil seperti kelurahan atau kecamatan.

Baca Juga: Polisi Tegur Pengamen yang Amuk Bus Pariwisata di Persimpangan Leuwipanjang Kota Bandung

Kemudian, kepolisian juga harus turun tangan dengan memberikan pembinaan dari sisi teknis pengaturan lalu-lintas.

"Pak ogah harus dibina oleh pemerintah terkecil di sana, diserahkan ke kelurahan atau kecamatan, jadi seperti binmas, dari sisi ilmu, polisi yang harus turun," tuturnya.

Menurutnya, Pak Ogah sebenarnya bisa membantu petugas kepolisian yang jumlahnya tidak memungkinan untuk berjaga di setiap persimpangan jalan.

Baca Juga: Pemerintah Kota Bandung Kaji Sistem Parkir Berlangganan

"Di banyak tempat, tidak semua persimpangan bisa ditangani petugas kepolisian, personel sangat sedikit nggak mungkin jaga semua simpang," terangnya.

Pak Ogah juga akan lebih baik apabila dibina agar tidak menjadi aksi premanisme. Terlebih lagi, mereka yang memprioritaskan pengendara yang bayar, ketimbang pengaturan lalu-lintas.

"Kalau sudah dibina, sewajarnya, jadi tidak memprioritaskan yang bayar, tapi prioritaskan yang mengatur," ungkapnya.

Soal apakah Pak Ogah perlu digaji, menurutnya hal itu tidak perlu. Hal tersebut karena Pak Ogah bisa mendapat uang dari pengendara.

"Kalau masalah gaji, saya rasa tidak perlu, karena dapat dari masyarakat yang ditolong pak ogah, yang penting terdata, tidak liar, tidak rebutan dan tidak seenaknya," pungkasnya.***

Editor: Rizky Perdana


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x