“Tentunya hal ini dijabarkan melalui misi ke-4 yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional. Selain tata kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan," tuturnya.
Untuk itu, Dadang menambahkan, kehadiran aplikasi Sikapal merupakan salah satu upaya pemenuhan transformasi digital di tengah era transformasi birokrasi yang diikuti dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Transformasi digital ini menurutnya penting dan telah menjadi kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan sebuah sistem pemerintahan untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Apalagi dalam hal pelayanan publik. Kondisi saat ini menuntut semua pelayanan lebih dinamis, fleksibel, efektif dan efisien, tanpa ribetnya prosedur birokrasi," ujarnya.
Baca Juga: Ada Pedagang Ubi Cilembu yang Ingin Ada Tempat Wisata di Cadas Pangeran
Pemkab Bandung Berkolaborasi Tingkatkan Pelayanan
Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Pengadilan Negeri Agama Soreang akan terus melakukan upaya peningkatan efektivitas budaya kinerja, khususnya peningkatannya pelayanan publik sehingga dapat mencapai kondisi yang diharapkan.
Terlebih peran Pengadilan Negeri Agama, terangnya, begitu penting berkaca dari pengalaman angka kasus perceraian di Kabupaten Bandung yang diakuinya tinggi.
"Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Soreang, sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 8.796 kasus perceraian dengan alasan ekonomi dan perselisihan juga perselingkuhan. Hal ini tentunya salah satunya disebabkan oleh gejolak inflasi yang sampai saat ini masih kita alami," jelasnya.
Baca Juga: Atasi Macet di Berbagai Kota, Jokowi Minta Pabrikan Motor-Mobil Jual Produknya ke Luar Negeri