PRFMNEWS - Demi mencegah terjadinya kasus penyaluran bantuan sosial (Bansos) tidak merata atau salah sasaran, Pemerintah Kota Bandung membuat inovasi sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu atau Yes! Jitu.
Yes! Jitu merupakan sebuah platform pelayanan sosial terintegrasi yang berbasis pada data tunggal.
Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono meresmikan langsung sistem Yes! Jitu di Hotel Savoy Homann, Rabu 18 Oktober 2023.
Baca Juga: Krisis Pangan Melanda Gaza, DT Peduli Salurkan Bantuan Makanan Siap Santap
Inovasi sistem ini bukan hanya mencantumkan data diri seperti nama, alamat, dan usia, tetapi juga 'by problem' tiap warga Kota Bandung yang membutuhkan, tertera dalam aplikasi ini.
Hadirnya Yes! Jitu merupakan upaya Pemkot Bandung untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan mestinya demi menyejahterakan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung Soni Bakhtiyar memaparkan lebih lanjut mengenai isi pelayanan Yes! Jitu.
Baca Juga: Keunggulan Rekam Jejak Mahfud MD yang Jadi Alasan Megawati Menunjuknya Sebagai Cawapres Ganjar
Layanan kesejahteraan sosial dalam Yes! Jitu antara lain rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial.
"Jaminan sosial ini berupa jaminan pendidikan, pangan, kesehatan, insentif pajak PBB, dan transportasi gratis. Di Kota Bandung banyak program yang seperti itu tapi belum tersinergi dengan baik," kata Soni.
Dijelaskan Soni, penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data tunggal dalam pelayanan kesejahteraan sosial mampu menyatukan potensial sumber.
"Kita membuat satu komitmen, seluruh OPD yang punya program untuk meningkat kesejahteraan masyarakat harus berkomitmen menggunakan single data. Program intervensi harus berdasarkan hasil asesmen," paparnya.
Baca Juga: Resmi Berpasangan dengan Mahfud MD, Ganjar Pranowo: ini untuk Indonesia
Ia menambahkan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Bandung, Pemkot akan menggait 300 yayasan lembaga kesejahteraan sosial (LKS).
"Rata-rata penggunaan anggaran di tiap yayasan itu Rp5 miliar. Potensi keseluruhannya bisa mencapai Rp1,5 triliun. APBD kita baru bisa menjangkau 29,8 persen dari total seluruh warga yang memiliki hak pelayanan kesejahteraan sosial," tuturnya.
"Oleh karena itu, potensi yayasan tadi akan diikat dengan kerja sama untuk bisa menutupi potensi 70 persen demi menekan angka kemiskinan di Kota Bandung," tambahnya.***