Network
Baca Juga: Calon Pengantin Harus Tau, Ini Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Sebelum Menikah
"Rakyat butuh akses dan layanan Kesehatan lebih baik. Sesudah badai pandemi ini saatnya kita bersama perbaiki dan bangun kembali sistem kesehatan Indonesia jadi lebih tangguh dari sebelumnya untuk generasi anak dan cucu kita," ucap Budi.
Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan juga dinilainya akan mempercepat produksi tenaga kesehatan (nakes) dari jumlahnya yang kurang menjadi cukup bahkan merata.
Budi menambahkan, dalam UU Kesehatan, tenaga kesehatan dan tenaga medis juga akan dilindungi termasuk dari tindakan perundungan.
"Tenaga nakes dan tenaga medis memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya baik dalam tindak kekerasan pelecehan maupun perundungan," ujar Budi.
Menkes juga memastikan, nantinya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana akan diperiksa secara khusus.
Baca Juga: Hari Ini IDI Serta 4 Organisasi Profesi Lainnya Gelar Aksi Damai Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law
"Tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana dalam melaksanakan pelayanan kesehatan harus melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu," imbuhnya.
Sementara itu Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan pemerintah, khususnya melalui Kementerian Kesehatan, untuk segera bisa melakukan sosialisasi UU Kesehatan ini kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apa manfaat positif dari keberadaan RUU ini.
“Masyarakat (melalui sosialisasi) dapat mengetahui, mengapa kemudian (RUU Kesehatan ini) diundangkan, sehingga tujuan dari disahkannya RUU Kesehatan ini adalah bagaimana membuat sektor kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik, citra di (dunia) internasional menjadi lebih baik, kemudian hak dan fungsi dari UU ini tentu saja ingin membuat sektor kesehatan yang ada di Indonesia menjadi lebih terbuka,” ujarnya.
