Respons Pernyataan Andre Rosiade, Wapres: Aneh Jika Masih Ada Larangan Jilbab Bagi Pramugari

“Mengenai masalah jilbab, saya kira perlu dicek ya apa betul, sebab sampai sekarang ini nggak ada larangan berjilbab itu nggak ada,” ungkap Wapres.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu pun menilai aneh jika masih ada institusi yang melarang penggunaan jilbab.

"Bukan lagi di polisi, di tentara juga sudah semua orang berjilbab, di perguruan tinggi, dimana mana boleh," tambah Wapres.

Diketahui sejak Mei 2015, Mabes Polri secara resmi mengakomodasi keinginan anggotanya maupun PNS yang bekerja di lingkungan Polri untuk berhijab.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor : 245/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri Nopol : SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

Sementara itu, Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia terus melakukan diskusi intensif bersama stakeholder terkait mengenai tata laksana kesiapan penggunaan jilbab bagi seragam pramugari.

Baca Juga: Penjelasan Mendag soal Aturan Jual Beli Minyakita agar Tidak Kena Sanksi

Garuda Indonesia pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugari. Itu sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mengedepankan prinsip inklusivitas pada seluruh profesi karyawannya, termasuk awak pesawat.

Komitmen tersebut yang saat ini terus dikedepankan dengan membuka opsi dan ruang diskusi penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia.