Menkeu Didesak Alihkan Anggaran Pelatihan Kartu Prakerja untuk BLT

- 1 Mei 2020, 06:45 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam.
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam. //ARIEF-DPR.GO.ID

BANDUNG, (PRFM) – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mendesak Menteri Keuangan untuk melakukan kebijakan fiskal yang lebih tegas dan berani khususnya dalam kebijakan memotong anggaran negara yang memang masih dipandang tidak fokus kepada penanganan Covid-19 serta dampak-dampaknya.

Sebagai contoh, Ecky menyoroti terkait dengan kartu prakerja yang mendapat tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun yang masih saja berdasarkan asumsi mekanisme layaknya seperti kondisi normal untuk pelatihan kerja, online dan offline.

Untuk itu, Ecky menyebut anggaran kartu prakerja itu lebih baik dialihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Karena menurutnya, saat ini yang sangat dibutuhkan adalah menyelamatkan warga negara yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) baik sektor formal maupun informal.

Baca Juga: Tinjau Sejumlah Cek Poin, Yana: Volume Kendaraan Tinggal 30 Persen

Hal tersebut disampaikan Ecky saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) virtual Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Menteri Bappenas, BI, BPS dan OJK tentang Realokasi dan Refocusing APBN 2020 dan Perubahan-Perubahan Asumsi Makro, Kamis (30/4/2020).

“Kartu prakerja itu kan didesain pada situasi masih normal dengan konsep adanya pelatihan karena untuk diterima kerja. Lho, sekarang ini informasi dari BPS, tidak ada pembukaan lapangan kerja baru. Ditambah lagi anggaran Rp20 triliun dengan asumsinya yang masih seperti kondisi normal. Karenanya, tidak relevan kalau kartu prakerja itu masih dikasih anggaran dengan kondisi asumsi normal. Saya berpendapat dialihkan saja untuk bantuan langsung seperti BLT, sembako, atau apapun yang bisa langsung dinikmati rakyat,” tegas Ecky.

Tak hanya itu, Politisi Fraksi PKS tersebut juga meminta Menkeu untuk menunda anggaran terkait dengan persiapan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Baca Juga: Tinjau Sejumlah Cek Poin, Yana: Volume Kendaraan Tinggal 30 Persen

Ia menghargai keinginan Pemerintah Pusat untuk mencetak sejarah monumental terkait dengan pembangunan IKN baru, namun Ecky mengingatkan, Pemerintah harus membuat skenario realistis yang sesuai dengan kondisi kekinian di tengah pandemi Covid-19.

Halaman:

Editor: Rifki Abdul Fahmi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x