PRFMNEWS - Dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos), Kementerian Sosial (kemensos) selalu berpegang pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan jika setiap pihaknya selalu memperbaharui DTKS yang bersumber pada data usulan dari pemerintah daerah baik itu penambahan ataupun pengurangan.
Dari hasil pengecekan tersebut, Kemensos mendapatkan data sekitar 31 ribu lebih ASN terindikasi menerima bansos.
Baca Juga: Cari Yana yang Hilang Misterius di Cadas Pangeran, Tim Gabungan Libatkan Masyarakat Adat Setempat
Baca Juga: Soal Nataru Semua Daerah Terapkan PPKM Level 3, Muhadjir Effendy Berikan Penjelasan Begini
"Jadi data kami setelah kami serahkan kepada BKN, itu di data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN," kata Risma dalam konferensi pers hari ini Kamis, 18 November 2021.
Dia menerangkan, temuan adanya ASN yang terindikasi menerima bansos ini berasal dari verifikasi data penerima bansos yang dilakukan kemensos.
Dari 31 ribu lebih ASN tersebut, sebanyak 28.965 di antaranya merupakan ASN aktif, dan sisanya sudah berstatus pensiun.
Baca Juga: Ridwan Kamil Beri Pantun Pada Jenderal Andika dan Jenderal Dudung
Risma sebut, temuan ini terjadi di 511 daerah di 34 provinsi di Indonesia.
"Ini akan kita kembalikan ke daerah, dan daerah akan cek," tegasnya.
Risma menegaskan, ASN merupakan kelompok yang tak semestinya menerima bansos.