PRFMNEWS - Rencana anggota DPR yang difasilitasi tempat isolasi mandiri (isoman) di hotel bintang tiga dikritik keras oleh Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti.
Pasalnya menurut Ray, rencana itu sungguh tidak mencerminkan cita-cita dan kehendak sebuah negara yang berlandaskan Pancasila. Ia pun mengungkap tiga alasannya.
Pertama, upaya membeda-bedakan fasilitas anggota DPR atau pejabat negara lainnya dengan masyarakat itu sama sekali tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.
Baca Juga: Anggota DPR RI yang Positif Covid-19 Difasilitasi Isoman di Hotel Bintang 3
Menurutnya, anggota DPR dan warga negara umum bukan dua entitas yang terpisah, maka tidak boleh ada pembeda fasilitas, apalagi yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab DPR.
"Seolah-olah memberikan keistimewaan anggota DPR itu yang nggak berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab mereka itu pada dasarnya jauh dari cita cita negara Pancasila," ujar Ray saat on air di Radio 107,5 PRFM News Channel, Sabtu 31 Juli 2021.
Kedua adalah ia merasa miris dengan pernyataan Sekretaris Jendral DPR yang menyebut alasan anggota dewan isoman di hotel karena ada komplain dari tetangga di kompleks rumah DPR jika ada yang isoman di sana.
Artinya yang komplain adalah anggota DPR itu sendiri yang tinggal di kompleks Rumah Jabatan Anggota. Hal ini terkesan melegitimasi sebagian warga yang tidak toleran terhadap warga lainnya yang isoman di rumah.
"Saya kira argumen seperti ini sangat tidak patut diungkapkan ke masyarakat, karena itu seperti memberi legitimasi kepada sebagian warga kita yang tidak memilki simpati dan toleran terhadap mereka yang isoman," ungkapnya.
Dan alasan ketiga adalah DPR tidak bisa semena-mena menggunakan anggaran tak terpakai untuk membiayai isoman di hotel seperti diungkap Sekjen DPR.
Baca Juga: Pengusaha Hotel dan Restoran Terdampak PPKM, PHRI: Napasnya Sudah Habis
Menurutnya, anggaran DPR yang tidak terpakai itu sebaiknya dikembalikan lagi ke kas negara agar bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih darurat seperti penanganan Covid-19.
"Itu kan dana negara yang harus dipertimbangkan urgensinya yang lebih besar. Apakah dialihkan ke tempat isoman DPR atau untuk nambah biaya vaksinasi, beli oksigen, percepat distribusi obat, mungkin angka miliaran uang itu, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya.***