Network
PRFMNEWS - Anggota DPR RI Johan Rosihan menilai pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang waktunya perlu dievaluasi secara total.
Johan menyatakan, rakyat akan ikut saja kebijakan pemerintah namun pemerintah juga harus bersikap jujur menyampaikan kepada rakyat, seperti apa target perpanjangan PPKM Darurat tersebut.
"Apa terobosan yang akan dilakukan, serta mampukah pemerintah beri jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut," ucap Johan dalam keterangan resmi DPR RI, Jumat 23 Juli 2021.
Johan turut meminta pemerintah memberi kejelasan jaminan dan kompensasi apa yang diberikan kepada rakyat. Harus ada solusi dari pemerintah agar kebutuhan hidup rakyat dapat terpenuhi di masa pemberlakuan PPKM Darurat.
Baca Juga: PPKM Level 4 di Kota Bandung, Program Normalisasi Sungai Tetap Berjalan
"Kebijakan bantuan agar tepat sasaran dengan sistem pengawasan yang efektif akan jauh lebih penting daripada berbagai istilah yang terus bergonta-ganti," tegas Politisi PKS tersebut.
Ditambahan Johan, jika pemerintah berkomitmen ingin melakukan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama PPKM Darurat, harus jelas targetnya. Misalnya 70 persen penduduk harus di dalam rumah dan di luar rumah maksimum 30 persen.
Menurutnya diperlukan ketegasan berbasis kebijakan karantina wilayah, sehingga untuk itu harus ada kompensasi bagi 70 persen penduduk yang tidak bisa keluar rumah dan mesti ada kebijakan bagi pencari nafkah harian.
