Network
PRFMNEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar) mengangkat isu penghapusan tenaga kerja non ASN bersama Forum Komunikasi Honorer Lingkup Pertanian Provinsi Jabar.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatalan, pihaknya juga membahas penghapusan tenaga honorer bersama orum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (FK THL TBPPD) dan Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (FK THL POPT).
"Kami membahas kejelasan nasib atau status non ASN di lingkup pertanian Jabar bersama FK THL TBPPD dan FK THL POPT yang melakukan audiensi ke DPRD menjelang penerapan penghapusan tenaga honorer atau non ASN pada 28 November 2023," ujarnya, Sabtu 15 Juli 2023.
Baca Juga: Pemkab Cianjur Minta Bantuan Percepatan Pembangunan Sekolah Rusak Akibat Gempa ke Pemerintah Pusat
Ineu menerima audiensi FK THL TBPPD dan FK THL POPT itu bersama Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat dan Anggota Komisi II DPRD Jabar Herry Dermawan.
Turut hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayat serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Sumasna.
Penghapusan tenaga honorer atau non ASN tersebut seiring amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: Reklame Ilegal yang Terpasang di Jalan Raya Kota Bandung Dicopot Satpol PP
“Mereka adalah para penyuluh dari TBPPD dan POPT yang menanyakan kejelasan status (kepegawaiannya) menjelang penghapusan non ASN. Mereka menyampaikan selama ini sudah banyak berkontribusi terhadap upaya mempertahankan pangan di Jabar," tutur Ineu.
