Network
PRFMNEWS – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan dan anggota BNN Kota Tasikmalaya terkait surat viral berisi permintaan partisipasi THR atau paket Lebaran kepada Perusahaan Otobus (PO) Budiman.
Pemeriksaan itu dilakukan seiring dengan Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim yang mengakui kesalahannya telah menerbitkan surat permintaan THR atau paket Lebaran kepada perusahaan bus Budiman.
Info pemeriksaan Iwan Kurniawan Hasyim terkait beredarnya surat minta THR Lebaran 2023 oleh BNN RI dibenarkan oleh Sub-Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Tasikmalaya, Ridwan Jumiarsa.
Baca Juga: Ramai Surat Kepala BNN Tasikmalaya 'Minta' THR ke PO Bus Budiman, Begini Penjelasannya
"Kasusnya sudah ditangani oleh BNN RI. Sekarang sudah ada pemeriksaan," kata Ridwan, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.
Adapun terkait surat permintaan THR Lebaran yang diterbitkan Kepala BNN Kota Tasikmalaya itu kepada PO Budiman sudah ditarik kembali.
"Surat tersebut tidak jadi dilayangkan ke PO Budiman dan ditarik kembali," terangnya.
Permintaan THR hanya ditujukan kepada PO Budiman
Ridwan menjelaskan sesuai keterangan dari Kepala BNN Kota Tasikmalaya bahwa surat permohonan THR itu baru dibuat satu lembar dan hanya ditujukan kepada satu perusahaan, yakni PO Budiman.
Ia mengakui munculnya tudingan negatif dari masyarakat terkait permohonan THR itu dan hal itu tidak terbayangkan sebelumnya.
"Untuk kasus itu, kami sebagai anggota tidak tahu akan hal itu. Itu silakan ditanyakan kepada kepala BNN," ungkapnya.
Baca Juga: Soal Surat Permintaan Uang THR dari RW, Ketua Forum RW Kota Bandung: Bukan THR, Tapi Kadeudeuh
Sebelumnya, selebaran surat berkop BNN Kota Tasikmalaya tersebar di grup WhatsApp masyarakat dan wartawan di Kota Tasikmalaya.
Surat itu berisi permohonan permintaan THR atau paket Lebaran kepada PO Budiman.
Surat tersebut sudah diakui oleh Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim diterbitkan oleh institusinya dan menyebut permintaan THR ke perusahaan itu untuk tambahan paket Lebaran atau THR bagi anggotanya.
Namun, Iwan juga mengakui tindakan tersebut salah dan tidak seharusnya terjadi pada institusi yang dipimpinnya.***
