PRFMNEWS - Sudah lima tahun Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar) dengan tagline 'Jabar Juara' di mana salah satunya fokusnya adalah pembangunan desa di Jabar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat Dicky Saromi menyampaikan salah satu dari sebelas program prioritas pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum adalah pembangunan desa melalui program gerbang desa.
"Untuk mencapai visi Jabar Juara itu ada 11 program prioritas dan salah satunya adalah gerbang desa," kata Dicky dalam 'Podcast Catatan PRFM' di kanal Youtube Radio PRFM News Channel.
Baca Juga: Pemprov Jabar Buka Pendaftaran Volunteer West Java Festival 2023 Secara Online
Pembangunan desa di Jabar di masa kepemimpinan Ridwan Kamil ditandai dengan adanya indeks desa membangun dengan indikator tuntasnya desa tertinggal dan lahirnya desa mandiri di Jabar.
Secara data, jumlah desa di Jabar mencapai 5.312 desa yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Karenanya perlu strategi khusus dalam pembangunan desa-desa di Jabar ini.
Dicky menjelaskan, ada beberapa hal yang harus diintervensi Pemprov Jabar dalam pembangunan desa mulai dari kapasitas pemerintahan desa, ekonomi dan keuangan desa, hingga pemberdayaan desa.
"Gerbang desa ini distrategikan ada dua strategi besar. Yang pertama dia bersifat langsung dan bersifat tidak langsung," katanya.
Baca Juga: Naik LRT Jabodebek, Penumpang Bisa Isi Ulang Air Minum Gratis di Stasiun
Gerbang desa yang bersifat langsung, kata Dicky adalah dengan cara menurunkan orang berkompeten untuk membantu pembangunan desa seperti dengan menerjunkan patriot desa, pendamping posyandu, dan lainnya.
"Yang tidak langsung itu berkaitan dengan peningkatan kapasitas, jadi di antaranya dengan akademi desa juara, sekolah bisnis desa, jadi kita tingkatkan," lanjutnya.
Saat ini ada lima kategori desa berdasarkan indeks desa membangun yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.
Dalam kurun waktu lima tahun Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul memimpin Jabar, ada catatan positif dalam pembangunan desa di mana sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di Jabar.
Baca Juga: Meski Beda Tarif, Fasilitas dan Layanan Bagi Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung Hampir Sama
Pada awal dilantik, Ridwan Kamil mendapat catatan bahwa jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal di Jabar mencapai 977 dengan rincian desa sangat tertinggal 48 desa, dan desa tertinggal 929 desa.
"Kemudian dari situ Kang Emil mengatakan sangat penting kita memprioritaskan desa karena desa ini jadi barometer visi Jabar Juara," katanya.
Dan akhirnya dengan program gerbang desa ini mampu meningkatkan pembangunan desa-desa di Jabar hingga tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan tertinggal di Jabar. Bahkan target jumlah desa mandiri pun sudah melampaui target.
"Sekarang desa tertinggal nol dan desa mandiri ternyata 1.828 jauh dari 538 jadi lebih kurang 700 desa dari pada targetnya," jelasnya.
Baca Juga: Tekan Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Buka 3 Opsi Metode Tiru Thailand hingga Beijing
Dalam membangun desa ini, Ridwan Kamil sangat memperhatikan banyak hal salah satunya dalam ketahanan pangan dengan mengaktifkan kembali leuit atau lumbung padi.
Selain itu, Ridwan Kamil pun memberikan porsi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan desa melalui pengalokasian dana bantuan desa dengan total anggaran mencapai Rp3,4 Triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, setiap desa mendapat anggaran Rp130 juta per tahun yang diberikan secara konsisten selama Ridwan Kamil menjabat sebagai gubernur Jabar.
"Yang luar biasanya adalah bantuan keuangan provinsi di jaman Ridwan Kamil itu konsisten memberikannya itu sejumlah Rp130 juta perdesa," sebutnya.
Bantuan keuangan desa dari Pemprov Jabar ini digunakan oleh pemerintah desa untuk berbagai keperluan mulai dari operasional, infrastruktur, posyandu, sosialisasi, dan lainnya.
Keberhasilan Ridwan Kamil mengentaskan masalah desa tertinggal ini pun diganjar penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PPT) dan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).***