Daerah-daerah di Bandung Raya Dituntut Mewujudkan Zona Integritas dengan Saber Pungli

26 Oktober 2021, 13:34 WIB
Simbolis pemukulan gong sebagai tanda perlawanan terhadap pungli yang digelar di acara Seminar Anti Pungutan Liar hari ini Selasa, 26 Oktober 2021. /Budi Satria/prfmnews.id

PRFMNEWS - Satgas Saber Pungli Pusat menggelar Seminar Anti Pungutan Liar di hotel Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang, Kabupaten Bandung hari ini Selasa, 26 Oktober 2021.

Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat Irjen Pol Agung Makbul mengatakan, lewat seminar ini diharapkan daerah-daerah di Bandung Raya bisa menuju mewujudkan zona integritas yang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

"Ini yang diharapkan pemerintah pusat dengan adanya menuju zona integritas berarti akan menjadi kota bebas dari pungli, dan ini semua dilakukan bagi seluruh unsur, seluruh kementerian/lembaga, dan seluruh kepala-kepala dinas yang ada," kata Agung saat ditemui di sela-sela acara Seminar Anti Pungutan Liar hari ini.

Baca Juga: Bukan Cuma Danau Toba, Ini Tempat Wisata Menarik Lainnya di Sumatera Utara

Dia menyampaikan, Presiden Jokowi sangat mengharapkan terbentuknya bebas pungli di semua daerah.

Oleh karenanya kepala daerah dituntut mendukung hal ini.

"Kita tidak akan pernah berhenti melaksanakan edukasi dan sosialisasi Saber Pungli," katanya.

Baca Juga: Raffi Ahmad Bocorkan Prediksi Tanggal Kelahiran Anak Keduanya

Agung menegaskan, Pungli ini adalah musuh nyata bagi masyarakat.

Dalam acara seminar itu ada seremoni pemukulan gong.

menurut Agung, pemukulan gong itu merupakan simbol genderang perang terhadap pungli.

"Ini genderang perang untuk melawan pungutan liar yang selama ini harus kita cegah dan jangan pernah lelah melawan ini," katanya.

Baca Juga: Rangking BWF Wakil Indonesia Usai Denmark Open 2021, Minions Masih Peringkat 1

Selain edukasi dan sosialisasi, Satgas Saber Pungli pun akan secara konsisten melakukan penindakan pungli.

Menurut Agung, pungli ini sangat berpotensi terjadi di hampir semua layanan publik dan lainnya.

"Itu kita harus lakukan pemberantasan (pungli) dan ini didukung pemerintah pusat," tegasnya.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi

Tags

Terkini

Terpopuler