Seruan Akademisi Unpad, Pilih Capres-Cawapres Sesuai Nurani, Jangan karena Intimidasi

- 3 Februari 2024, 15:00 WIB
Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA Pimpin Seruan Padjadjaran di Unpad Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Sabtu 3 Februari 2024
Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA Pimpin Seruan Padjadjaran di Unpad Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Sabtu 3 Februari 2024 /Dok Unpad

BANDUNG, PRFMNEWS - Para akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) menyerukan agar masyarakat memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 berdasarkan kesadaran dan keyakinan.

Para akademisi Unpad itu mengajak masyarakat untuk tidak memilih Capres Cawapres atas dasar intimidasi.

Ketua Senat Akademik Unpad, Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA menyatakan, seruan ini sebagai bentuk tanggung jawab kaum intelektual civitas akademika Unpad.

Baca Juga: Hari Ini Presiden Jokowi Datang ke Bandung, Simak Agenda Lengkapnya

​​​​​Para akademisi Unpad itu menyampaikan tujuh poin terkait seruan "Penyelamatan Negara Hukum Yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat".

"Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat," ujar Prof Ganjar saat menyampaikan poin-poin seruan terkait fenomena politik saat ini di Kampus Unpad, Kota Bandung, Sabtu 3 Februari 2024.

Pada poin-poin tersebut, kata Prof Ganjar, pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurut Prof Ganjar tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Baca Juga: Sri Mulyani Dipanggil Menghadap Jokowi ke Istana Saat Ramai Isu Resign, Ada Apa?

Selain itu, Prof Ganjar mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata Prof Ganjar, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurut Porf Ganjar, demokrasi harus dikembalikan pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

"Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," ujarnya.

Baca Juga: Ahok Umumkan Mundur dari Jabatan Komisaris Utama Pertamina, Ini Alasannya

Di samping itu, para akademisi Unpad juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika.

"Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945," pungkas Prof Ganjar.***

Editor: Indra Kurniawan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah