PRFMNEWS – Pemerintah menyampaikan kabar gembira berupa pemberian bantuan sosial (bansos) baru kepada masyarakat pada tahun 2022 ini, akibat dampak pandemi Covid-19 belum berakhir dan pertumbuhan ekonomi nasional belum stabil imbas geopolitik Rusia-Ukraina.
Bantuan sosial terbaru tersebut berlaku bagi para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulannya, berbentuk bantuan subsidi upah (BSU).
Kabar bantuan subsidi upah bagi pekerja gaji di bawah Rp3,5 juta itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 5 April 2022 kemarin.
Baca Juga: Pemerintah Anggarkan Bantuan Rp8,8 Triliun untuk BSU Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp3,5 Juta
“Ada program baru yang diarahkan bapak presiden yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah Rp3,5 juta besarnya Rp 1 juta per penerima, sasarannya 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran 8,8 triliun,” katanya.
Meski demikian, ia belum menjelaskan kapan BSU Rp1 juta per orang tersebut akan mulai dicairkan kepada para penerima sesuai sasaran.
Selain itu, lanjut Menko Airlangga, pemerintah masih akan mengucurkan bansos lainnya, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, subsidi pupuk, Kartu Prakerja, dan BLT dana desa.
Baca Juga: Jangan Terlewatkan, Inilah Waktu Doa Mustajab Ketika Berpuasa
“Arahan bapak presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal. Jadi pemerintah memberikan subsidi langsung terkait kartu sembako 18,8 plus PKH tambahan Rp2 juta. Juga ditambahkan dengan bantuan minyak goreng Rp300 ribu untuk 3 bulan atau 100 ribu per bulan diberikan dalam 3 bulan. Dan diharapkan dalam bulan Ramadhan bisa diberikan, kemudian ada program BLT dana desa terus dilanjutkan,” jelasnya.
Bantuan lainnya, imbuh Airlangga, telah ada usulan untuk kembali menggelontorkan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) yang akan diagendakan. Besarannya masih sama, yakni Rp600 ribu per penerima yang menyasar sekitar 12 juta penerima.
Sementara itu, Airlangga menerangkan di sektor pertanian, pemerintah juga akan memberikan subsidi pupuk pada para petani.
Baca Juga: Benarkah Suntik Vaksin Bisa Membatalkan Puasa? Simak Fatwa MUI Ini
“Kemudian presiden juga meminta perhatian untuk kenaikan harga pupuk karena pupuk juga naik, dilihat dari penggunaan dalam negeri, ada yang subsidi dan non subsidi. Nah tentu akan ada pembatasan terkait dengan komoditas, prioritasnya padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Dan pupuk yang disubsidi dibatasi urea dan MPK,” ujarnya.
Ia menyebut, harga pupuk urea mengalami kenaikan harga. Kemudian pupuk jenis Potasium dan KCL yang masih diimpor oleh Indonesia, salah satunya berasal dari Ukraina.
“Bapak presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk dan tentunya pada akhirnya tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman,” terangnya.***