PRFMNEWS - Di situasi pandemi covid-19, Pemerintah dituntut memiliki komunikasi publik yang baik, terutama saat menyampaikan kebijakan penanganan pandemi covid-19.
Bahkan gaya komunikasi publik pemerintah menjadi perhatian Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puan meminta Pemerintah serius memperbaiki komunikasi publik kepada masyarakat selama penanggulangan pandemi COVID-19, terutama terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Baca Juga: Jadwal Adzan atau Imsakiyah Kota Bandung Hari Ini Senin 19 Juli 2021
Menurutnya, ketika Presiden Jokowi menegur kepada jajarannya tentang perbaikan komunikasi publik harus benar-benar dijalankan bawahannya.
Dia pun meminta perbaikan komunikasi publik ini haris segera dilakukan.
"Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan Pemerintah," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 18 Juli 2021 sebagaimana dilaporkan ANTARA.
Dia menilai isi pesan dan cara penyampaian komunikasi publik tersebut harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun.
Baca Juga: Persentase Vaksinasi di Jabar Dinilai Masih Rendah, Wagub Berikan Penjelasan
Menurutnya semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi harus terus dan makin diintensifkan.
"Terutama untuk menyampaikan program Pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaan dan manfaatnya yang jelas bagi publik," ujarnya.
Puan menyayangkan selama beberapa waktu lalu, ruang publik justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi COVID-19.
Menurut dia, terlebih lagi sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Baca Juga: Mengenal Sistem Belajar Blended Learning, Jadi Pilihan Terbaik Saat Ini
“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman (isolasi mandiri), yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh," katanya lagi.
Dia menilai komunikasi publik Pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu.
Puan juga meminta Pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi.
"Tidak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan," ujarnya pula.
Baca Juga: Lebih dari 3 Juta Orang di Jabar Akan Dapat Bantuan Beras PPKM Darurat
Dia menilai, kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Karena itu, menurut dia, Pemerintah perlu menumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya, karena kalau rakyat percaya, maka program pemerintah akan otomatis diikuti.
Puan mengatakan, dirinya tidak bisa membayangkan jika ruang publik terus diisi oleh polemik yang kontraproduktif selama masa-masa darurat, sehingga semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik.
Menurut dia, garis komando dalam komunikasi publik Pemerintah harus pula diimbangi dengan kesinambungan dalam cara aparat dan jajaran pemerintah di lapangan saat menjalankannya.
"Petugas di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya," katanya lagi.
Puan menyadari bahwa efek pandemi, seperti kelelahan, juga tidak sepenuhnya bisa dihindari oleh jajaran pemerintah dan aparaturnya. Namun semua pihak harus bersama-sama menahan diri untuk untuk tidak memantik polemik yang tidak berfaedah untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.***