Network
PRFMNEWS – Kelulusan 31 siswa atau calon peserta didik (CPD) pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat (Jabar) Tahun 2024 Tahap 1 dianulir atau dibatalkan. Alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar membatalkan kelulusan 31 siswa SMA ini karena melanggar aturan domisili terkait jalur zonasi pada PPDB Tahap 1.
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menyatakan pelanggaran aturan domisili terkait PPDB Jabar Tahap 1 jalur zonasi ini terjadi pada CPD yang mendaftar ke SMAN 3 Bandung ada sebanyak 25 siswa dan SMAN 5 Bandung sebanyak 6 siswa.
Bey Machmudin mengungkapkan pembatalan kelulusan siswa SMAN favorit di Bandung ini dilakukan usai tim verifikasi lapangan menemukan bukti 31 siswa atau orang tua tidak berdomisili di alamat sesuai kartu keluarga (KK). Hal tersebut melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 tahun 2024.
Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut yang dipertegas dengan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani orang tua CPD serta surat Ombudsman Nomor T/237/LM.21-12/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal Temuan dan Saran Penyelenggaraan PPDB Jawa Barat Tahap 1, maka rapat Dewan Guru memutuskan status diterima CPD dimaksud didiskualifikasi menjadi tidak diterima.
Baca Juga: 31 Siswa Dianulir Kelulusannya dari PPDB Jabar Karena Langgar Aturan Domisili
"Intinya kami serius dalam menegakkan aturan PPDB ini. Walaupun sudah pengumuman kelulusan, itu masih bisa kami anulir kalau memang terbukti ada pelanggaran termasuk pelanggaran domisili. Hari ini harus dianulir karena ditemukan kecurangan tidak tinggal di situ," ujar Bey di Kota Bandung, Senin 24 Juni 2024.
Selanjutnya kuota PPDB Jabar 2024 Tahap 1 untuk jalur zonasi yang terdampak perubahan status 31 CPD akibat batal diterima di dua SMAN tersebut dilimpahkan ke jalur prestasi rapor PPDB Jabar 2024 Tahap 2.
Pasca pembatalan kelulusan puluhan siswa SMAN di Bandung ini, lanjut Bey, Dinas Pendidikan (Disdik) akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar kejadian serupa tidak terulang. Masyarakat juga diminta untuk mentaati aturan PPDB yang berlaku dan jangan coba-coba untuk mengakali.
"Yang pasti dianulir dulu setelah itu kami berkoordinasi dengan Disdukcapil bagaimana agar jangan sampai terulang. Masyarakat juga jangan mengakali kalau memang tidak domisili disitu ya jangan bikin KK disitu," tegas dia.
