Network
Media online sebagai sebuah keniscayaan di tengah era digital, menjadi rujukan masyarakat untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di luar rumah, termasuk landasan mengambil keputusan.
Selain konten berita berkualias, tak bisa disanggah hari ini juga banyak bertebaran infomasi hoaks.
Faiz Rahman dari Diskominfo Jabar menjelaskan, pemerintah Provinsi Jabar mendorong media-media online di Jabar untuk terus meningkatkan kulitasnya karena memiliki peran penting dalam penyebaran informasi atau kebijakan dari pemerintah.
"Umumnya media-media yang bermitra dengan pemerintah adalah mereka yang memiliki legalitas, wartawannya juga melakukan uji kopetensi," ujarnya.
Bahkan, pemerintah juga berencana memfasilitasi awak media untuk mengikuti uji kopetensi.
Baca Juga: Kakek Dianiaya Kelompok Pemuda Tak Dikenal di Cijambe, Pelaku Belum Tertangkap
Guntur Subagja Mahardika Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI, mengatakan, pemerintah memiliki perhatian kepada keberlangsungan bisnis media. Selama pandemi Covid-19, dikatakan dia, belanja media terbanyak datang dari pemerintah.
Tantangan hari ini, media online basis jurnalistik dihadapkan pada media sosial yang juga turut memproduksi dan mendistribusikan informasi.
Namun, media online memiliki kelebihan untuk bisa dipercaya pembaca karena ada aturan cek fakta dan aturan perundang-undangan dalam menjalankan bisnisnya.
Hendrayana Direktur Eksekutif LPDS mendorong media-media online, tak hanya anggota AMSI untuk memenuhi aspek legalitas. Sebab, jika terjadi sengketa berita, awak media dan perusahaan pers bisa menyelesaikannya menggunakan UU Pers No 40 tahun 1999.
