Network
PRFMNEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menetapkan lokasi parkir resmi kendaraan sepeda motor maupun mobil bagi pengunjung Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju). Selain itu, para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Monju juga wajib menempati tempat yang sudah ditentukan sehingga tak bisa lagi di area taman monumen.
Pengaturan tempat parkir resmi bagi motor dan mobil pengunjung Monju serta penataan PKL ke lokasi khusus dilakukan Pemkot Bandung sebagai upaya membuat semua pengunjung wajah baru monumen di kawasan Dipatiukur itu merasa lebih nyaman bebas dari parkir liar dan PKL yang semrawut.
Terkait kantong parkir resmi bagi pengunjung Monju, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna, khusus pengguna sepeda motor bisa menggunakan area Jalan Majapahit atau Gasibu Barat. Sedangkan mobil dipersilakan parkir di Taman Gentong depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Baca Juga: Pemkot Bandung Siapkan Skema Pengaturan PKL dan Parkir di Kawasan Monju-Gasibu Khusus Sabtu-Minggu
Uji coba penggunaan lahan parkir resmi bagi pengunjung Monju di dua titik lokasi yang telah ditetapkan tersebut, ujar Ema Sumarna, akan dilakukan pada Sabtu dan Minggu pekan ini tepatnya tanggal 13-14 Januari 2024.
"Alhamdulillah mulai Sabtu ini, Gasibu Barat/Jalan Majapahit bisa parkir roda dua. Roda empat parkir di depan gedung DPRD Provinsi Jabar yaitu Taman Gentong. Ini sudah seizin dari pemprov, akan kita mulai coba untuk Sabtu dan Minggu ini," ungkap Ema di Balai Kota Bandung, Senin 8 Januari 2024.
Sementara untuk penataan PKL, imbuh Ema, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menjadikan lahan di Monju Utara (dekat Jalan Haur Pancuh) sebagai tempat PKL yang saat ini berjualan di sekitar taman Monju. Bahkan titik di Monju Utara juga direncanakan sebagai lokasi parkir tambahan.
Baca Juga: Wajah Baru Monju Diresmikan, Pj Wali Kota Bandung: PKL dan Kantong Parkir Akan Ditata
Dia menjelaskan PKL yang berada di Tugu Covid-19 juga akan digeser ke Monju Utara. Ema menegaskan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL untuk bisa berdagang di lokasi tersebut. Sehingga, Satgas PKL harus memastikan dan mengunci jumlahnya.
