Network
PRFMNEWS - Asosiasi Kafe dan Resto (AKAR) Jawa Barat mengingatkan Pemerintah untuk mempertimbangkan poin-poin yang menjadi keinginan dari para pelaku usaha kafe dan resto, pada pertemuan dengan Pemerintah Kota serta Polrestabes Bandung. Satu diantaranya, kebijakan relaksasi dine in yang patut dipertimbangkan serius oleh Pemerintah.
"Intinya begini, dengan adanya rencana pengibaran bendera putih oleh sekitar 600 kafe dan resto, akhirnya kami mendapat perhatian Pemerintah setempat. Dan itu membuat kami lega, karena awalnya kami hanya ingin diperhatikan," ungkap Arif Maulana, Ketua AKAR Jabar ditemui di salah satu cafe di Jalan R.E Martadinata, Kota Bandung, Jumat 30 Juli 2021
Arif pun menjelaskan, pengibaran bendera putih tersebut dilakukan dengan makna meminta pertolongan, bukan bentuk aksi perlawanan atas kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan.
Baca Juga: Gagal ke Final Olimpiade Tokyo 2020, Perjuangan The Daddies Luar Biasa
"Kita sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya lewat wadah PHRI namun belum juga ada tanggapan dari Pemerintah. Akhirnya kami bersyukur dengan adanya rencana pengibaran tersebut, suara kami didenger. Bisa dibilang, kami caper (cari perhatian)," ucapnya.
Setelah adanya komunikasi dengan Pemerintah Kota Bandung maupun Polrestabes Bandung, pihaknya berharap segara ada jalan keluar agar permasalan ekonomi pada sektor usaha ini bisa segera teratasi.
"Ya semoga ada relaksasi terlebih untuk dine in, karena itu cukup membantu kami dalam pemulihan ekonomi," ujar Arif.
AKAR sendir, lanjut Arif, memahami kebijakan relaksasi sangat bergantung kepada kondisi pandemi Covid-19 di kota Bandung. Satu diantaranya, tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) mengalami penurunan.
"Ya kami paham, banyak faktor yang harus memenuhi jika ingin kembali diberlakukan dine in, namun setidaknya aspirasi kami ini bisa menjadi pertimbangkan," tambahnya.
