PRFMNEWS - Bank Dunia atau World Bank menilai Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 1,5 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2002 angka kemiskinan ekstrem RI tercatat sebesar 19 persen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam unggahan di Instagram resminya @jokowi.
Dalam unggahannya itu, Presiden Jokowi mengutip pernyataan Country Director World Bank Indonesia, Satu Kahkonen, yang menyatakan keberhasilan Indonesia menekan angka kemiskinan ekstrem 1,5 persen di 2022.
Menurutnya, hal itu menjadi kriteria keberhasilan penanganan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: 1.322 Orang Berhasil Keluar dari Kemiskinan Ekstrem Berkat Progam PENA
"Menurut Country Director World Bank Indonesia, Indonesia dapat dikatakan telah mencapai pemberantasan kemiskinan ekstrem ketika angkanya mencapai 1,5 persen di 2022," kata Presiden Jokowi dikutip dari Instagram @jokowi dilihat Selasa, 22 Mei 2024.
Keberhasilan Indonesia disebut tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adanya perlindungan sosial.
"Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan digabung dengan perlindungan sosial telah memungkinkan kemajuan ini," tuturnya.
Dalam laporan yang sama, tren konsumsi masyarakat kelas bawah mengalami peningkatan tertinggi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Konsumsi tertinggi berada di angka sekitar 5,5%.
Sementara itu, berdasarkan data BPS tahun 2023, masih terdapat paling tidak lima provinsi yang perlu mendapatkan dukungan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yakni Jawa Barat dengan 0.79 persen, Jawa Tengah sebanyak 1,11 persen, dan Jawa Timur sebanyak 0,82 persen.
Baca Juga: Bambang Ajak ASN Kota Bandung Kolaborasi Atasi Kemacetan hingga Kemiskinan Lewat Strategi Efektif
Meskipun secara persentase angka kemiskinan ekstremnya rendah, akan tetapi secara absolut jumlah tersebut cukup besar dibandingkan dengan wilayah lain.
Selain itu, provinsi lain yang memiliki persentase di atas rata-rata nasional, diantaranya Papua Barat dengan 7,67 persen, Papua sebesar 6.43 persen, Nusa Tenggara Timur sebanyak 3.93 persen, dan Nusa Tenggara Barat dengan angka 2.64 persen.
Sedangkan pada tingkat kabupaten dan kota berdasarkan Angka Estimasi Satgas Data P3KE Kemenko PMK pada tahun 2023, terdapat 278 daerah dengan capaian di bawah satu persen, 195 daerah dengan angka 1-5 persen, dan 41 daerah di atas lima persen.
Berdasarkan data tersebut diperlukan pendampingan dan dukungan lintas kementerian dan lembaga untuk dilakukan percepatan.
Melalui tiga strategi kebijakan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan, pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras menghapuskan kemiskinan ekstrem.
Serta dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian dan lembaga serta melibatkan peran lembaga non pemerintah, civitas akademika, dan masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.***