Di Tengah Situasi Pandemi Vaksin Harusnya Gratis

12 Juli 2021, 16:18 WIB
Ilustrasi vaksinasi Covid-19. /Humas kota Bandung

PRFMNEWS - Rencana vaksinasi berbayar yang ditetapkan pemerintah menuai pro kontra.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menjelaskan, di tengah situasi pandemi seperti saat ini, vaksin menjadi sebuah kebutuhan untuk pengendalian pandemi.

"Dalam prinsip dasar dalam pengendalian pandemi ketika ada vaksin harusnya vaksin itu tersedia untuk semua orang. Artinya aksesnya yang setara, artinya ya prinsipnya harus gratis, ga harus bayar," kata Dicky saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel hari ini, Senin 12 Juli 2021.

Baca Juga: Bansos PPKM Darurat dari Pemkot Bandung Cair Pekan Depan

Adapun persoalan vaksinasi di Indonesia saat ini, kata Dicky adalah masih adanya ketidakjelasan terkait waktu dan tempat vaksinasi.

"Karena informasi kapan, apa, di mana, bagaimananya ini tidak jelas dan itu masalah klasik dalam program kesehatan di Indonesia," paparnya.

Menurut Dicky, masalah-masalah ketidakjelasan ini harusnya segera diperbaiki pemerintah, termasuk dalam vaksinasi ini.

Menurut Dicky, saat ini banyak masyarakat yang mulai panik karena ingin segera divaksin, terlebih di tengah-tengah lonjakan kasus covid-19 di Indonesia.

Baca Juga: RSKIA Kota Bandung Gelar Vaksinasi untuk Masyarakat Kota Bandung, ini Cara dan Syarat Daftarnya

Oleh karena itu, kepanikan inilah yang mendorong adanya kelompok masyarakat yang bersedia melakukan vaksinasi berbayar agar segera mendapatkan vaksin covid-19.

Namun dia menegaskan, prinsip dasar vaksinasi harusnya gratis.

Dan sekarang pemerintah tinggal memperbaiki sistemnya.

"Jadi sebetulnya kembali ke esensi masalahnya, harus ada program vaksinasi yang pertama gratis, kedua yang jelas," paparnya.

Baca Juga: Gelar Operasi Yustisi PPKM Darurat, Satpol PP Masih Temukan Warga Langgar Aturan

Jika pemerintah akan menerapkan vaksinasi berbayar, Dicky harap pemerintah terbuka terkait alasan penerapan hal itu.

Pasalnya keterbukaan inilah yang harus mendasari pelaksanaan vaksinasi berbayar.***

Editor: Rifki Abdul Fahmi

Tags

Terkini

Terpopuler