BRAGA, PRFMNEWS – Link nonton film “Dirty Vote” yang membahas dugaan berbagai kecurangan menjelang Pemilu 2024 baru-baru banyak dicari publik hingga viral di media sosial. Bahkan berdasarkan penelusuran redaksi prfmnews.id pada Minggu 11 Februari 2024 malam, “Dirty Vote” masuk daftar trending nomor 1 di platform X (dulu Twitter).
Link nonton gratis film Dirty Vote yang tayang di platform YouTube sejak Minggu, 11 Februari 2024 itu sudah bisa diakses publik sekira pukul 11.30 WIB.
Film ini dibuat oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono yang menggambarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga curang dengan mengerahkan lembaga negara untuk membantu paslon capres-cawapres Prabowo-Gibran menang di Pemilu 2024.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, yang mengetahui film Dirty Vote ini viral dan banyak dicari netizen akhirnya menanggapi kritik-kritik dalam film dokumenter tersebut yang ditujukan salah satunya kepada lembaga yang dipimpinnya itu.
Baca Juga: Rentan Politik Uang, Pemilih Dilarang Bawa HP Masuk ke Bilik Suara TPS
Menurut Rahmat Bagja, Bawaslu RI terbuka untuk menerima segala kritik yang masuk dari berbagai pihak. Namun ia memastikan, sejauh ini Bawaslu dan jajaran pengawas Pemilu 2024 di daerah sudah bekerja menjalankan tugas dan tanggung jawab berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive (mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja saat jumpa pers di Jakarta, Minggu 11 Februari 2024.
“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Baca Juga: Update Pembangunan IKN: Istana Negara dan Hotel Nusantara Bisa Digunakan Mulai 17 Agustus 2024
Bagja memastikan pihaknya menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara, termasuk yang diungkapkan melalui media audio visual seperti film dokumenter.
“Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” tuturnya.
Film Dirty Vote dirilis Minggu siang oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar hukum tersebut secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini mereka merupakan bagian dari bentuk-bentuk kecurangan selama proses Pemilu 2024.
Baca Juga: Begini Cara Nyoblos di Luar Domisili, Perhatikan Penjelasannya Berikut ini
Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.
Dandhy Dwi Laksono selaku sutradara menyebut filmnya itu sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat terutama beberapa hari sebelum mereka menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Proses produksi film tersebut, lanjut dia, berlangsung 2 minggu mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Ada 20 lembaga dilibatkan dalam pembuatannya, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Adapun link untuk menonton film Dirty Vote adalah: (klik di sini).***