Network
PRFMNEWS – Komisi X DPR RI mengaku sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang kembali mengizinkan sekolah untuk kembali buka pada Januari 2021.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan, kendati demikian Kemendikbud harus mengeluarkan peraturan menteri, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dengan demikian, diharapkannya tidak ada pemahaman yang ambigu saat diterima pemerintah daerah.
“Jadi komisi 10 mengijinkan kegiatan tatap muka dengan catatan-catatan penting. Bahwa Kemendikbud harus mengeluarkan peraturan menteri berikut juklak juknis nya yang tegas dan jelas. Sehingga tidak ada interpretasi yang ambigu di tiap daerah,” ungkapnya lewat pesan singkat pada PRFM, Minggu 22 November 2020.
Baca Juga: Program Bansos Tunai Diperpanjang, Kemensos Bakal Validasi Ulang Biar Penerimanya Tak Itu-Itu Saja
Ia pun tak memungkiri selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terdapat sejumlah kendala dan penerapan yang tidak sesuai dengan harapan. Salah satunya lost learning atau kesenjangan pendidikan.
“Karena melihat bahwa kondisi pembelajaran jarak jauh ini banyak implikasi yang tidak diharapkan, salah satunya adalah learning lost atau kita menyebutnya juga educational gap,” kata dia.
Ke depan jika terus diterapkan PJJ seperti ini, lanjutnya, berpotensi menimbulkan hal yang cenderung negatif.
Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Jangan Lewatkan Laga Arsenal dan Liverpool
“Ditambah juga kondisi yang kita lihat saat ini justru banyak sekali siswa yang terkesan tidak belajar serius karena tidak terawasi oleh guru atau orang tua,” tambahnya.
