Network
PRFMNEWS - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik keputusan Presiden Jokowi yang kembali membuka izin ekspor pasir laut.
Menurut Mulyanto, keputusan ekspor laut yang kembali dibuka setelah 20 tahun itu akan mengancam kedaulatan negara serta merusak lingkungan.
Oleh karena itu, Mulyanto dengan tegas meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan tersebut.
Baca Juga: 15 Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jabar Akan Jalani Uji Kepatutan dan Kelayakan di DPRD
Mulyanto menilai, pemberian izin ekspor pasir laut merupakan langkah terburu-buru di masa akhir pemerintahan Jokowi.
"Setelah 20 tahun dilarang, mengapa kebijakan ini dibuka di saat pemerintahan hampir selesai dalam waktu satu bulan lagi? Ini seperti kebijakan yang terkesan kejar tayang," tegasnya Kamis, 19 September 2024.
Meski ekspor pasir laut dinyatakan untuk pengerukan sedimen dan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik, kebijakan yang juga mengizinkan ekspor melalui PP 26/2023 dinilai sangat berisiko terhadap lingkungan laut di masa depan.
Baca Juga: Pj Wali Kota Bandung Diganti, Bambang Tirtoyuliono Digantikan A. Koswara
"Kami khawatir dampaknya terhadap lingkungan dan kedaulatan negara. Terutama pada ekosistem laut dan pulau-pulau kecil yang akan terdampak negatif, itulah sebabnya selama 20 tahun ekspor pasir laut dilarang," tambah Politisi dari Fraksi PKS ini.
