Network
Belum lagi, maskapai di Indonesia juga harus menanggung berbagai jenis pajak lain, seperti pajak suku cadang pesawat.
Baca Juga: Resep Sate Jamur Enak Chef Rudy Choirudin, Bisa Jadi Pilihan Menu Akhir Pekan
Pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) di Tanah Air yang dikenakan dua kali untuk bahan bakar, khususnya untuk penerbangan domestik sebesar 11 persen.
Tony mengungkapkan dirinya akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membicarakan tentang harga tiket pesawat di Indonesia yang mahal.
"Banyak orang menyalahkan maskapai untuk tarif tiket. Kenyataannya kita harus membayar bahan bakar, kita harus menghadapi nilai tukar dan itu di luar kendali kita, yang mana kita ingin bicarakan dengan Pak Luhut," lanjutnya
Tak hanya soal biaya bahan bakar yang mahal, adanya biaya lain juga membuat biaya operasional maskapai terpengaruh, salah satunya terkait pajak sparepart ketika perbaikan.
“Jadi kita kirim sparepart keluar untuk diperbaiki, kemudian ketika sparepart selesai dan dikirim, ini kembali dikenakan pajak. Hal ini yang menambah biaya operasional. Sementara di negara lain tidak seperti itu,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar pembatasan tarif batas maskapai dihapuskan sehingga rerata tarif tiket pesawat dapat secara otomatis menurun, hal ini berkaca dengan negara Malaysia, Filipina dan Thailand yang tidak menerapkan pembatasan tarif sehingga tarif penerbangan terbilang rendah.***
