Network
PRFMNEWS - Pemerintah terus mematangkan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Terkait pemindahan ASN ke IKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tegaskan hal ini bukan sekedar pemindahan lokasi kerja.
Ditegaskan dia, pemindahan ASN ke IKN harus dibarengi juga dengan pemindahan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan juga sistem pelayanan yang berbasis digital.
“Tapi yang paling penting adalah bagaimana memindahkan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan juga sistem pelayanan yang berbasis digital,” ujar Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Sudah Ada Mall yang Diresmikan Pemerintah di IKN?
Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional tersebut mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile. Oleh karena itu, smart government di IKN menjadi bagian penting yang terus dipersiapkan selain persiapan pembangunan fisik.
Dalam pemindahan ASN ke IKN ini, pemerintah memilki beberapa fokus.
Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek (short term) yang jadi fase pertama dan yang berlangsung pada periode 2022-2024 yang lebih berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
Baca Juga: Sambil Acungkan Jempol, Menhub Bilang Bandara IKN Siap Didarati Pesawat Kepresidenan Awal September
Lalu, pemerintah juga punya kebijakan jangka menangah dan jangka panjang dalam pemindahan ASN ke IKN ini.
