Network
PRFMNEWS - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) terkait Tantangan dan Resiko Digitalisasi Pertanahan dan Pembangunan Zona Integritas Berkelanjutan di Kementerian ATR/BPN, Rabu 14 Agustu 2024, bertempat di Ballroom Hotel Aston Kota Bekasi.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Raden Bagus Agus Widjayanto dalam pemaparannya menyampaikan saat ini Kementerian ATR/BPN secara aktif telah membangun Zona Integritas (ZI) di seluruh satuan kerja (satker), dari 508 Satker kantor pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil), ada 104 Satker ditargetkan untuk wilayah bebas dari korupsi (WBK). Dari target tersebut 81,73 persen atau 83 Satker sudah siap WBK.
Pada kesempatan yang sama, Kapusdatin Kementerian ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, menyampakan perihal transformasi digital pada Kementerian ATR/BPN dalam konteks pelayanan publik dikenal dengan istilah Dilan (Digital Layanan).
Baca Juga: BPN Jabar Hadiri Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Sate
Pelayanan berbasis digital ini bukan hanya mengubah manual menjadi digital dan offline ke online, tetapi juga pelayanan yang diterima masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat waktu. Dalam hal pelayanan pengelolaan pertanahan, terobosan ini diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik terkait tanah.
“Transformasi digital yang diimplementasikan Kementerian ATR/BPN dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar I Ketut Gede Ary Sucaya.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengapresiasi upaya digitalisasi pertahanan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam pencegahan munculnya mafia tanah.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN-Polri Jalin Kerjasama Cegah Masyarakat Jadi Korban Konflik Pertanahan
“Dengan kepemilikan sertipikat elektronik, maka mencegah orang berbuat jahat dengan mencatut nomor kepemilikan tanah sekitar, beda jika dengan sertipikat fisik berupa buku selama ini yang banyak kasus dipalsukan,” ucapnya.
Turut hadir dalam acara ini Penata Pertanahan Madya Kanwil BPN Jabar, Abdillah Husein, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Amir Sofwan dan Kasubag Umum dan Humas Kanwil BPN Jabar, Hasan Mas’ud Syafii.***
