Network
Menurut Riden, dampak buruk UU Cipta Kerja adalah nyata. Salah satunya tergambar dari kemudahan bagi perusahaan melakukan PHK di industri garmen dan tekstil yang diberitakan luas sejumlah media dalam beberapa bulan terakhir.
Terkait dengan hari dan tanggal pelaksanaan aksi, rencananya akan dilakukan pada hari Rabu, 7 Agustus 2024. Namun demikian, kepastian tanggal tersebut masih menunggu Rapat Gabungan KSPI yang akan digelar pada tanggal 5 Agustus 2024.
Baca Juga: Gara-gara Saling Sindir saat Minum Miras, Pria di Bandung Barat Tewas Bersimbah Darah
"Dalam rapat gabungan dengan KSPI pada hari Senin nanti, FSPMI berharap aksi bisa dilakukan bersama-sama dengan dua belas federasi serikat pekerja yang tergabung dalam KSPI, termasuk dengan Partai Buruh," ujar Riden.
Tidak hanya menjelang putusan, pada saat putusan dibacakan pun, buruh juga akan menunjukkan solidaritas dan keteguhan sikap dalam memperjuangkan hak-haknya dengan kembali turun ke jalan.
"UU Cipta Kerja telah merugikan buruh dengan berbagai ketentuan yang tidak adil dan merampas hak-hak dasar pekerja. Oleh karena itu, kami meminta MK untuk mendengar suara buruh dan mengabulkan uji materiil yang kami ajukan," tegas Riden Hatam Aziz. Jika tuntutan tidak dikabulkan, lanjut Riden, buruh akan melakukan pemogokan nasional dengan cara stop produksi.
Sebelumnya, rangkaian persidangan di MK telah selesai dengan batas akhir penyerahan kesimpulan pada tanggal 25 Juli 2024. Saat ini, buruh masih menunggu jadwal sidang pembacaan putusan yang belum diumumkan oleh MK.
FSPMI dan KSPI juga mengajak seluruh buruh untuk mendukung aksi ini demi memperjuangkan keadilan dan hak-hak pekerja yang terancam oleh UU Cipta Kerja.
"Solidaritas kita adalah kekuatan kita. Mari kita tunjukkan bahwa buruh bersatu tidak bisa dikalahkan," pungkas Riden.***
