Isi Aturan Baru Jokowi, Aborsi Diizinkan Asal Penuhi Syarat dan Ketentuan, Simak Rinciannya

Penulis: Agung Tri Nurcahyo
Editor: Asep Yusuf Anshori
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan resmi berlaku usai diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 26 Juli 2024 itu berisi aturan berupa syarat dan ketentuan melakukan aborsi bagi perempuan hamil.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan resmi berlaku usai diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 26 Juli 2024 itu berisi aturan berupa syarat dan ketentuan melakukan aborsi bagi perempuan hamil. /Youtube Sekretariat Presiden

BANDUNG, PRFMNEWS – Tindakan aborsi diperbolehkan pemerintah selama memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Beberapa pasal dalam PP No. 28 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan resmi berlaku usai diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 26 Juli 2024 itu berisi aturan berupa syarat dan ketentuan melakukan aborsi bagi perempuan hamil.

Daftar kategori perempuan hamil boleh aborsi, prosedur dan persyaratan, siapa pihak yang diizinkan melakukan proses aborsi, hingga hak asuh anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan dan/atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, secara rinci diatur dalam PP 28/2024.

Baca Juga: KAI Bagi-bagi Tiket Konser Sheila On 7 “Tunggu Aku Di”, Begini Cara Dapetinnya

Daftar kategori wanita hamil yang boleh atau tidak dilarang melakukan aborsi sesuai aturan dalam PP Kesehatan terbaru tersebut adalah apabila ada indikasi kedaruratan medis atau karena menjadi korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

“Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana,” bunyi ketentuan dalam Pasal 116 PP 28/2024.

Kategori indikasi kedaruratan medis yang dimaksud Pasal 116 dijelaskan pada Pasal 117, yakni:
a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
b. kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup di luar kandungan.

Baca Juga: Aturan Baru, Ada Sanksi Bagi Pembeli dan Penjual Rokok Eceran yang Resmi Dilarang Jokowi?

Selanjutnya Pasal 118 menyebutkan, kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan harus dibuktikan dengan sejumlah hal, yakni:

Halaman:

Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Trending

Berita Pilgub