JPPI Sebut Pemerintah Hanya Butuh Rp84 Triliun Agar Semua Anak di Sekolah Swasta Bisa Dibiayai Negara

Penulis: TIM PRFM
Editor: Indra Kurniawan
Ilustrasi sekolah
Ilustrasi sekolah /Pikiran Rakyat/ Vienasella Sriputri

“Kami menilai, tafsir pemerintah atas pasal Pasal 34 Ayat (2) UU sisdiknas jelas bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya,” papar Ubaid.

Agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan juga Bappenas RI.

Baca Juga: Puluhan Anak Terdaftar Sebagai Pasien Rutin Cuci Darah di RSHS Bandung, Penyebabnya Terungkap

Keterangan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas ini untuk memberikan pertimbangan kepada hakim soal ketercukupan anggaran jika gugatan ini dikabulkan.

“Menurut perhitungan JPPI, 20% APBN untuk pendidikan itu sudah sangat cukup untuk mewujudkan sekolah tanpa dipungut biaya, tidak hanya di SD-SMP, tapi membebaskan biaya sekolah dari SD-SMA, baik di negeri maupun swasta. Apalagi, sumber dana pendidikan tidak hanya bergantung pada APBN, tapi juga ada 20% dari APBD,” kata Ubaid.

Pasca PPDB 2024 ini, JPPI melakukan survey terhadap besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua di wilayah Jadebotabek untuk bisa membiayai anaknya belajar di sekolah swasta. Rata-rata biaya yang dihabiskan adalah Rp. 8 juta/anak dalam setahun di jenjang SD-SMA.

Baca Juga: Balita Ditemukan Tewas di Area Nimo Water Forest Purwakarta, Polisi cek TKP

“Angka ini sebenarnya bisa dijadikan patokan perkiraan standar pembiayaan pendidikan per anak di sekolah swasta. Sebab, tarif sekolah swasta sudah disesuaikan dengan komponen pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional (personalia dan non personalia),” ujar Ubaid.

Jika dihitung secara nasional, berdasarkan data Kemendikbudristek 2023, jumlah anak di sekolah swasta adalah 10.523.879 anak. Maka, jika ditotal, biaya tambahan yang dibutuhkan untuk membiayai anak di sekolah swasta adalah Rp. 84 triliun.

“Kebutuhan ini sangat kecil sekali dibandingkan jumlah anggaran pendidikan yang sangat fantastis 665 triliun. Kita hanya butuh refocusing dan penetuan skala prioritas,” ucap Ubaid.

Halaman:

Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Trending

Berita Pilgub